Tebarberita.id, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dari Fraksi Golkar, Sapto Setyo Pramono, menyoroti maraknya praktik penjualan gas Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang dilakukan oleh sejumlah pangkalan. Ia menilai, permasalahan ini berakar dari lemahnya sistem pendataan terhadap penerima manfaat gas bersubsidi.
“Masalah utama yang kita hadapi adalah ketidakjelasan dalam pendataan siapa saja yang berhak menerima gas LPG bersubsidi. Data yang tidak akurat ini membuat banyak pihak yang seharusnya tidak berhak justru menikmati subsidi tersebut,” ungkap Sapto dalam keterangannya di Samarinda.
Politisi senior ini menambahkan, ketidakjelasan dalam pendataan penerima manfaat gas bersubsidi menyebabkan bantuan sosial ini tidak tepat sasaran. “Tidak hanya masalah gas LPG, tetapi juga bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), datanya seringkali tidak valid. Akibatnya, banyak yang tidak mampu tidak mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima,” tegasnya.
Sapto menjelaskan bahwa kenaikan harga gas LPG merupakan masalah bisnis yang terpisah dari masalah subsidi. Namun, ia menekankan bahwa subsidi seharusnya dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. “Subsidi ini kan bantuan dari pemerintah untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu. Sayangnya, banyak yang tidak mampu justru kesulitan mendapatkan gas LPG dengan harga yang terjangkau,” ungkapnya.
Ia menyayangkan kondisi ini karena banyak masyarakat kurang mampu yang seharusnya mendapatkan manfaat dari subsidi gas LPG justru tidak memperolehnya. Sementara itu, masyarakat yang mampu secara ekonomi justru menikmati subsidi tersebut.
“Ini jelas-jelas sebuah ketimpangan. Masyarakat yang membutuhkan tidak terbantu, sementara yang tidak membutuhkan justru menikmati fasilitas yang seharusnya tidak mereka dapatkan,” tambah Sapto.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Sapto mendesak pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk segera melakukan perbaikan sistem pendataan penerima manfaat gas LPG bersubsidi. Pendataan yang akurat dan transparan, menurutnya, sangat penting untuk memastikan bantuan sosial ini tepat sasaran.
“Pemerintah harus membuat database yang jelas dan terintegrasi mengenai siapa saja yang berhak menerima subsidi gas LPG. Dengan begitu, penyaluran gas bersubsidi bisa lebih tepat sasaran dan praktik penjualan di atas HET bisa ditekan,” pungkasnya. (MF/ADV/DPRD KALTIM
