Sendawar, Tebarberita.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) mempercepat pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis untuk mendukung legalitas operasional Pelabuhan Muara Pahu dan Long Iram. Upaya tersebut dilakukan melalui penyusunan dan pemutakhiran dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) sebagai dasar penataan serta penyelenggaraan pelabuhan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pembahasan laporan pendahuluan penyusunan dokumen RIP kedua pelabuhan tersebut digelar Dinas Perhubungan (Dishub) Kubar di Ruang Koordinasi Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Kamis (12/11/2026).
Rapat dipimpin Kepala Bidang Prasarana Dishub Kubar, Hafiluddin Mardjuni, mewakili Kepala Dinas Perhubungan, didampingi Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana, Erwin Dani.
Dalam pemaparannya, Hafiluddin menjelaskan bahwa penyusunan dokumen RIP merupakan langkah strategis untuk menindaklanjuti serah terima aset dermaga dari Kementerian Perhubungan kepada pemerintah daerah pada 2023. Dermaga tersebut diketahui telah dibangun sejak 2006.
Menurutnya, kelengkapan dokumen diperlukan agar penyelenggaraan Pelabuhan Muara Pahu dan Long Iram memiliki dasar administrasi dan teknis yang sesuai dengan ketentuan, sekaligus memastikan status perizinannya tercatat secara resmi di Kementerian Perhubungan.
“Saat ini, dokumen Rencana Induk Pelabuhan (RIP) serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKr/DLKp) telah rampung disusun. Tahapan selanjutnya adalah melengkapi dokumen pendukung seperti kajian lingkungan, kesesuaian tata ruang, serta rekomendasi kepala daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2023,” jelas Hafiluddin.
Ia menambahkan, penyelesaian dokumen pendukung menjadi bagian penting sebelum kedua pelabuhan dapat dioperasikan secara optimal dengan status perizinan yang resmi.
Dishub Kubar telah menyusun tahapan pekerjaan secara bertahap. Sepanjang 2026, fokus diarahkan pada kajian teknis dan pemenuhan kelengkapan administrasi. Sementara pada 2027, proses dilanjutkan dengan penyusunan dan pemenuhan dokumen lingkungan hidup sebagai salah satu persyaratan penyelenggaraan pelabuhan.
Untuk menjaga kualitas kajian, Dishub juga berencana melibatkan tenaga ahli dari kalangan akademisi maupun konsultan independen. Keterlibatan tenaga profesional tersebut diharapkan memastikan seluruh dokumen teknis memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku.
Rapat dilaksanakan secara hibrida dengan melibatkan sejumlah instansi terkait. Peserta yang hadir langsung antara lain jajaran Dishub Kubar, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), UPTD Pelabuhan, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kubar.
Adapun peserta daring meliputi perwakilan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Kalimantan Timur, Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Kalimantan Timur, Dishub Provinsi Kalimantan Timur, Camat Muara Pahu, Camat Long Iram, Petinggi Kampung Teluk Tempudau, Petinggi Kampung Long Iram Kota, serta kepala dermaga di kedua kecamatan tersebut.
Melalui koordinasi lintas instansi, Pemkab Kubar berharap penyelesaian dokumen RIP Muara Pahu dan Long Iram berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan. Penataan kepelabuhanan ini diharapkan dapat memperkuat layanan transportasi sungai, memperlancar distribusi logistik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah Kutai Barat. (Adv/T5/Diskominfo Kubar)


