Samarinda, Tebarberita.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak terlantar melalui kerja sama lintas sektor bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan jajaran Kejaksaan.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Kutai Barat Frederick Edwin bersama Sekretaris Kabupaten Erik Victory dalam kegiatan penyampaian isu strategis daerah dan penandatanganan kesepakatan bersama terkait pemenuhan hak-hak anak terlantar di Pendopo Wadah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).
Kesepakatan ini melibatkan Pemerintah Provinsi Kaltim, pemerintah kabupaten/kota, Kejaksaan Tinggi Kaltim, serta seluruh kejaksaan negeri se-Kaltim. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan anak terlantar, termasuk memastikan kepastian pengasuhan, hukum, dan administrasi kependudukan.
Bagi Pemkab Kubar, keterlibatan dalam kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan terhadap anak-anak yang kehilangan orang tua atau tidak memperoleh pengasuhan yang layak. Pemenuhan identitas kependudukan, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan sosial menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Dalam kegiatan tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama. Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, identitas, serta lingkungan yang aman tanpa terhalang kondisi keluarga maupun persoalan ekonomi.
Urgensi perlindungan tersebut tercermin dari data UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kaltim hingga Oktober 2026. Tercatat 94 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan 42 kasus di antaranya melibatkan anak.
Rudy menekankan bahwa penanganan anak terlantar harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pendataan, pengasuhan, pemenuhan pendidikan dan kesehatan, pengurusan dokumen kependudukan hingga rehabilitasi sosial.
Penetapan wali juga harus mengikuti ketentuan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kesempatan tersebut, dilakukan penetapan wali bagi tujuh anak sebagai langkah memberikan kepastian pengasuhan dan perlindungan.
Melalui kerja sama dengan Kejaksaan, pemerintah daerah diharapkan memperoleh dukungan pendampingan hukum dari Jaksa Pengacara Negara, terutama dalam menyelesaikan persoalan administrasi kependudukan anak terlantar.
Pemkab Kubar diharapkan dapat menindaklanjuti kesepakatan tersebut melalui koordinasi perangkat daerah terkait, pendataan anak yang membutuhkan perlindungan, serta penguatan layanan sosial dan pendampingan hukum.
Selain itu, perlindungan anak juga perlu diperluas ke ruang digital dengan mencegah perundungan siber dan eksploitasi melalui internet.
Sinergi tersebut diharapkan memastikan anak-anak terlantar di Kutai Barat memperoleh hak dasar, perlindungan yang layak, serta kesempatan yang sama untuk tumbuh menjadi generasi sehat, cerdas, dan berkarakter. (Adv/T10/Diskominfo Kubar)


