Sendawar, Tebarberita.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kreator, serta masyarakat adat untuk melindungi karya dan produk unggulan daerah melalui pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Langkah ini dinilai penting untuk mencegah klaim maupun penyalahgunaan oleh pihak lain sekaligus meningkatkan nilai ekonomi hasil kreativitas masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Fasilitasi dan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual Kabupaten Kutai Barat yang diselenggarakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) di ruang rapat kantor Bappelitbangda, Kamis (12/11/2026).
Dalam sambutan Bupati Kutai Barat Frederick Edwin yang dibacakan Sekretaris Bappelitbangda, Florensius Steven, pemerintah daerah menilai potensi industri kreatif di Kubar perlu mendapat perhatian dan perlindungan yang memadai. Berbagai inovasi, produk, karya seni, hingga pengetahuan tradisional masyarakat memiliki nilai ekonomi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat daya saing daerah.
Menurut Bupati, HKI bukan sekadar proses legalisasi administratif, melainkan instrumen hukum untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hasil karya para inovator, kreator, serta pelaku usaha. Pendaftaran merek, hak cipta, paten, dan desain industri juga dapat membuka peluang komersialisasi serta meningkatkan nilai jual produk.
Bupati meminta Bappelitbangda terus mendorong terciptanya ekosistem inovasi yang sehat. Perangkat daerah tersebut diharapkan mampu memastikan potensi budaya, kreativitas masyarakat, dan produk unggulan lokal memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan.
Perhatian khusus juga diberikan pada kemudahan akses pendaftaran HKI bagi pelaku UMKM. Bupati mengingatkan agar proses pengurusan tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan mahal, mengingat pendaftaran dapat dilakukan secara daring dengan biaya terjangkau, termasuk melalui tarif khusus bagi UMKM.
Ia juga meminta aparatur sipil negara (ASN) dan perangkat daerah terkait lebih aktif memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat melalui pendekatan jemput bola.
“Jangan menunggu UMKM datang ke kantor, kita yang jemput bola. Datangi mereka di kampung-kampung, di pasar-pasar, di sentra-sentra kerajinan. Bantu mereka memotret produknya, bantu mereka mengisi formulirnya, bantu mereka mendaftarkannya. Jadikan pelayanan HKI ini bagian dari pelayanan publik kita yang cepat dan gratis pendampingannya,” ucapnya.
Selain produk UMKM, perlindungan juga perlu menyasar karya generasi muda, seperti lagu, konten digital, desain, dan aplikasi. Karya-karya tersebut merupakan aset kreatif yang memiliki potensi ekonomi sehingga perlu dilindungi agar tidak dimanfaatkan pihak lain tanpa izin.
Pemkab Kubar juga berkomitmen memfasilitasi pendaftaran HKI bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, terutama masyarakat yang membutuhkan dukungan pembiayaan. Pemerintah daerah turut mendorong pendaftaran indikasi geografis terhadap produk khas Kubar agar memiliki identitas dan perlindungan hukum sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi.
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kubar, Yulian, yang mewakili Kepala Bappelitbangda, menjelaskan bahwa daerah memiliki potensi kekayaan intelektual yang beragam. Potensi tersebut mencakup inovasi produk, karya cipta, seni budaya, pengetahuan tradisional, hingga indikasi geografis.
Namun, pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai perlindungan hukum atas kekayaan intelektual masih perlu diperkuat. Sejumlah produk UMKM dan kekayaan intelektual komunal berisiko diklaim atau disalahgunakan karena belum dicatat maupun dilindungi secara resmi.
Karena itu, kegiatan sosialisasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan pemahaman perangkat daerah teknis, tokoh adat, dan pelaku UMKM mengenai berbagai jenis HKI, mulai dari hak cipta, merek, paten, indikasi geografis, desain industri, hingga kekayaan intelektual komunal.
Bappelitbangda juga mendorong inventarisasi potensi kekayaan intelektual daerah, termasuk tarian adat, motif ukiran, karya sastra, dan pengetahuan pengobatan tradisional. Hasil inventarisasi tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui proses pencatatan atau pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan ini diikuti pelaku usaha dari berbagai bidang, perwakilan perangkat daerah, tokoh adat, serta peserta yang bergabung secara daring melalui Zoom Meeting.
Melalui upaya tersebut, Pemkab Kubar berharap kreativitas masyarakat, produk unggulan UMKM, dan warisan budaya lokal tidak hanya terjaga, tetapi juga memiliki perlindungan hukum dan peluang pengembangan ekonomi yang lebih luas. (Adv/T3/Diskominfo Kubar)


