Tebarberita.id, Samarinda – Wacana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang penginapan dan hotel melati telah diapungkan. Komisi I, DPRD Samarinda telah membentuk panitia khusus (pansus) terkait masalah itu. Tugasnya untuk mengumpulkan data dan belajar penyusunan perda dari daerah lain.
Namun ada hal berbeda dari perda yang disiapkan nantinya. Sebab beleid itu akan mengatur secara lengkap semua jenis penginapan. Baik itu kos-kosan, guest house, homestay, hingga hotel melati. Kota Malang dan Jogjakarta yang dibidik untuk jadi tempat belajar.
“Karena di Jogja hanya ada Perda tentang Guest House, sementara di Malang ada Perda Kos-kosan. Nah kami mau satukan semuanya,” ucap Joha Fajal, Ketua Komisi I DPRD Samarinda.
Memang pansus ini masih belum berjalan, meskipun sudah terbentuk. Sejauh ini pansus baru melakukan pendataan jumlah penginapan di Kota Tepian. Nah nantinya, pansus akan belajar proses penyusunan perda di dua kota tersebut.
“Dari situ perda yang kami susun akan semuanya. Dijadikan satu agar mudah dsn tidak saling tumpang tindih nantinya,” bebernya.
Pansus nantinya juga akan menyesuaikan apakah aturan yang dipelajari bisa diterapkan di Samarinda. Jika tidak, tentu harus ada rekomendasi agar cocok dengan situasi di Ibu Kota Kaltim. Sehingga hasil pansus tersebut bisa jadi tolak ukur penyusunan perda yang dimaksud.
“Paling tidak kami mendapat gambaran dan data mengenai proses pengaturan penginapan,” urainya.
Paling tidak, lanjut Joha, pansus akan berbicara mekanisme perizinan penginapan. Dapat membedakan antara kos, homestay, guest house dan hotel melati. Jika nantinya perlu dibahas mengenai besaran retribusi pungutan, pihaknya akan melibatkan Komisi II DPRD.
“Kami fokus perizinan saja. Karena jika ada izin, tentu pemasukan akan mengikuti nantinya,” tandas Joha, mengakhiri wawancara. (adv/bct)
