Tebarberita.id, Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,2 pada akhir 2023, menjadikannya tertinggi di Kalimantan dan ketiga nasional. Namun, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud menggarisbawahi bahwa keberhasilan ini tidak sepenuhnya merata di seluruh wilayah. Ketimpangan antara daerah seperti Kabupaten Mahakam Ulu, dengan IPM terendah 69,59, dan Kota Samarinda, yang mencapai 82,32, mencerminkan bahwa pembangunan manusia belum tersebar secara adil.
“Ketimpangan ini menunjukkan bahwa tingginya IPM provinsi belum menyentuh semua daerah secara merata,” ungkap Hasanuddin yang akrab disapa Hamas.
Selain kesenjangan IPM, Hasanuddin juga menyoroti kontradiksi antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi dan angka kemiskinan yang masih mencapai 6,11 persen pada 2023. Dengan PDRB per kapita tertinggi kedua setelah DKI Jakarta, kondisi ekonomi Kaltim seharusnya sudah mampu menekan kemiskinan lebih signifikan, namun kemiskinan ekstrem justru mencapai 1,55 persen, tertinggi di Kalimantan.
“Kita butuh strategi pembangunan yang efektif dan terukur untuk menekan kemiskinan, bukan sekadar angka PDRB tinggi,” tegasnya.
Hasanuddin juga menilai, alokasi anggaran pemerintah provinsi perlu dievaluasi agar tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kaltim. Dalam konteks ini, ia menekankan perlunya akses DPRD Kaltim untuk memantau program pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Meskipun DPRD memiliki kewenangan untuk verifikasi awal dan rekapitulasi usulan kegiatan, Hasanuddin berpendapat bahwa otoritas lebih luas diperlukan agar DPRD dapat mengawasi perkembangan pembangunan secara lebih efektif. “Transparansi sangat diperlukan, terutama agar DPRD bisa melihat perkembangan usulan yang diajukan,” jelasnya.
Hasanuddin berharap, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024-2029, pemerintah provinsi dapat menjadikan pembangunan manusia sebagai prioritas utama. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan daerah meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi kemiskinan.
“Keberhasilan pembangunan Kaltim harus dilihat secara menyeluruh, meliputi kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta aspek keberlanjutan lingkungan hidup,” pungkasnya. (ADV/DPRD KALTIM)
