Tebarberita.id, Samarinda – Pemkot Samarinda memang telah melaporkan pertanggungjawaban keuangan APBD 2021. DPRD pun menerima laporan itu secara mutlak. Namun tetap ada catata dari beberapa fraksi agar ada perbaikan.
Salah satu yang jadi sorotan adalah pemakaian belanja daerah yang kurang menyentuh kebutuhan masyarakat. Serta laporan keuangan yang dibuat justru terkesan tidak menampilkan hal-hal pokok. “Kami meminta pembuatan laporan keuangan daerah bisa lebih substantif,” ucap Suparno, juru bicara Fraksi PAN.
Kemudian ia menilai dari laporan yang dibuat pemkot perlu ada perbaikan pada berbagai sisi. Terutama muatan mengenai rencana belanja dengan realisasi APBD yang masih perlu perbaikan. “Tahapan perubahan APBD pun harus disesuaikan dengan kaidah yang berlaku,” tuturnya.
Fraksi Kebangkitan Pembangunan juga menyampaikan hal serupa. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK layak diapresiasi. Namun pemkot tetap harus menjalankan tindak lanjut dari rekomendasi BPK. “Banyak yang mesti diperbaiki. Termasuk dalam proses menjalankan APBD yang telah disahkan,” ujar Laila Fatihah.
Fraksi gabungan PKB dan PPP itu menilai, dari rekomendasi BPK itu terlihat masih ada pekerjaan rumah untuk pemkot. Baik itu terkait aset, item belanja hingga administrasi keuangan. “Capaian ini modal penting untuk mendapat kepercayaan publik,” imbuhnya.
Juru bicara Fraksi Kebangkitan Pembangunan itu juga mengingatkan Pemkot Samarinda agar meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Tentunya guna menunjang pembangunan di Kota Tepian pula.
“Mengingat banyak program pembangunan yang juga harus diseimbangkan dengan PAD yang diraup,” kata legislator PPP ini. (adv/bct)
