Tebarberita.id, Samarinda – Insentif guru honorer swasta di Kalimantan Timur mengalami keterlambatan pencairan dana.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menyatakan keprihatinannya.
Menurutnya, insentif tersebut adalah hak mutlak guru honorer yang seharusnya dijamin oleh pemerintah sebagai tunjangan atau tambahan kesejahteraan.
“Penyaluran insentif itu tergantung daripada daerah. Bagaimana daerah melaporkan basic datanya ke kementerian,” ujar Darlis pada Jumat (23/5/2025).
Darlis menyebut, salah satu pemicu utama keterlambatan ini adalah kurangnya sinkronisasi data mulai dari pemerintah daerah hingga ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Ia menegaskan, kelengkapan dan kesiapan data menjadi kunci agar penyaluran insentif bisa berjalan maksimal.
“Kelengkapan serta kesiapan data menjadi penting, agar penyaluran insentif ini bisa berjalan maksimal,” tambahnya.
Politisi dari Fraksi PAN ini juga menyoroti peran penting Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Dapodik adalah sistem informasi yang dikelola pemerintah untuk mengumpulkan dan mengelola data pendidikan, termasuk data guru honorer.
Data ini menjadi dasar krusial untuk berbagai kegiatan, mulai dari audit hingga penentuan hak tunjangan.
Masalah muncul, kata Darlis, ketika data guru honorer dari sekolah tidak sinkron dengan data di dinas pendidikan, bahkan hingga ke pusat.
“Jadi data guru honorer dari sekolah, kemudian ke dinas pendidikan, hingga ke pusat itu harus sinkron,” tegasnya.
Melihat kondisi ini, Darlis mendesak Kemendikbudristek dan Dinas Pendidikan Kaltim untuk segera menaruh perhatian serius terhadap hak-hak guru honorer, terutama dalam penyaluran insentif sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Ia mengingatkan, kebutuhan para guru honorer masih sangat kurang, sehingga keterlambatan pencairan insentif ini bisa memperparah kondisi mereka.
“Kalau dikaitkan dengan kebutuhan para guru honorer, itu juga masih sangat kurang. Maka jangan sampai insentif ini, realisasi penyalurannya terlambat,” pungkasnya. (MF/ADV/DPRD KALTIM)
