Tebarberita.id, Samarinda – Angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi pekerjaan rumah serius. Hingga Oktober 2024, tercatat 57 kasus kematian ibu, 394 kematian neonatal, 464 kematian bayi, dan 699 kematian perinatal.
Menanggapi situasi ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, melalui Komisi IV, mendesak penguatan fasilitas kesehatan primer dan sistem digitalisasi data untuk menekan angka tragis tersebut.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, mengapresiasi program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang digalakkan Dinas Kesehatan Kaltim.
Namun, menurutnya, program gratis saja tak cukup. “Kami sangat mengapresiasi PKG dan CKG, tapi untuk benar-benar menurunkan AKI dan AKB, kita butuh kerja kolektif lintas sektor dan strategi yang lebih terstruktur,” tegas Andi Satya.
DPRD Kaltim, khususnya Komisi IV, kini fokus mendorong penguatan fasilitas kesehatan primer, terutama di wilayah pelosok yang memiliki angka AKI dan AKB tinggi. Daerah seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) menjadi prioritas utama.
“Kami terus mendorong pemerataan layanan kesehatan ibu dan anak, terutama di daerah terpencil. Program seperti Puskesmas Plus dan revitalisasi PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) harus diperluas cakupannya,” jelas Andi Satya.
Untuk itu, pihaknya telah mengusulkan tambahan anggaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pengadaan alat kesehatan yang memadai di puskesmas-puskesmas di daerah rawan.
“Fasilitas yang kurang lengkap dan tenaga kesehatan yang terbatas di puskesmas berisiko tinggi tentu menjadi hambatan serius. Kita perlu intervensi anggaran agar mereka bisa bekerja maksimal,” tambahnya.
Selain infrastruktur dan SDM, Andi Satya menyoroti pentingnya sistem monitoring dan rujukan yang efisien berbasis teknologi. Ia berharap data AKI dan AKB bisa diakses secara real-time agar pemerintah dan tenaga medis bisa merespons cepat.
“Kami mendorong penguatan sistem digitalisasi rujukan, terutama bagi ibu hamil dengan risiko tinggi dan bayi dengan berat lahir rendah. Jangan sampai kita menunggu laporan tahunan baru bertindak. Harus responsif dan berbasis data terkini,” ujar politisi muda ini.
Tak berhenti di aspek teknis, Andi Satya juga menekankan pentingnya pendekatan edukatif kepada masyarakat. Kesadaran ibu hamil dan keluarga terhadap kesehatan reproduksi, gizi, serta tanda bahaya kehamilan harus terus ditingkatkan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap ibu hamil tahu kapan harus ke fasilitas kesehatan, mengenali tanda-tanda komplikasi, dan memiliki akses terhadap gizi yang cukup. Ini tidak bisa hanya diserahkan ke dinas saja, harus ada dukungan dari tokoh masyarakat dan lintas sektor,” paparnya.
Dengan semua langkah tersebut, Andi Satya berharap angka kematian ibu dan bayi di Kaltim dapat ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.
“Semoga AKI dan AKB di Kaltim bisa turun. Ini bukan hanya target statistik, tapi soal menyelamatkan nyawa dan masa depan generasi kita,” pungkasnya. (MF/ADV/DPRD KALTIM)
