Jakarta, Tebarberita.id – Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Elang, dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengajukan uji materi terhadap ketentuan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiga partai tersebut meminta agar parpol yang telah mengikuti sedikitnya dua pemilu terakhir secara berturut-turut tidak diwajibkan menjalani verifikasi faktual ulang untuk Pemilu 2029.
Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 405/PUU-XXIV/2026 itu menguji konstitusionalitas Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi undang-undang.
Dalam sidang pendahuluan di Gedung MK, Jakarta, Senin (9/11/2026), kuasa hukum para Pemohon, Viktor Santoso Tandiasa, menyatakan ketentuan tersebut menimbulkan ketidaksetaraan perlakuan hukum bagi partai politik yang telah berulang kali mengikuti pemilu.
Menurutnya, partai yang telah memiliki rekam jejak sebagai peserta pemilu justru harus menjalani verifikasi faktual ulang dengan persyaratan yang sama seperti partai politik baru. Kondisi tersebut dinilai merugikan hak konstitusional para Pemohon.
“Lalu kemudian hak konstitusional para Pemohon yang telah dirugikan adalah kedudukan sebagai peserta pemilu menurut Pasal 22E, hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama menurut Pasal 28D ayat (1) dalam kerangka negara hukum Pasal 1 ayat (3), dan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan menurut Pasal 28D ayat (3), dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif menurut Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,” kata Viktor.
Viktor juga menyoroti adanya perbedaan rumusan ketentuan yang mengatur pengecualian verifikasi faktual. Menurut para Pemohon, kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena terdapat tiga rumusan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan verifikasi partai politik.
“Saat ini terdapat tiga rumusan berbeda mengenai partai yang dibebaskan dari verifikasi faktual. Kerugian tersebut bersumber dari norma a quo, bukan dari penerapannya dan akan hilang apabila permohonan dikabulkan,” kata Viktor.
Kuasa hukum lainnya, Tama Satrya Langkun, menjelaskan ketiga rumusan tersebut berasal dari Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2023, putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020, serta Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2022.
Menurut Tama, ketentuan dalam regulasi dan putusan tersebut belum memberikan pengaturan yang tegas mengenai pelaksanaan verifikasi faktual untuk Pemilu 2029.
“Saat ini, berlaku tiga rumusan berbeda teks Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 yang membebaskan semua partai yang pernah lulus verifikasi, amar putusan di 55/PUU-XVIII/2020 yang terikat pada pemilu 2019, dan Perbawaslu 6/2022 yang merujuk pemilu terakhir, tidak satu pun mengatur pemilu 2029 secara tegas,” kata Tama.
Para Pemohon menilai ketentuan tersebut menimbulkan perlakuan yang tidak proporsional karena menyamakan partai politik yang telah lama mengikuti pemilu dengan partai yang baru terbentuk dan belum memiliki pengalaman sebagai peserta pemilu.
Mereka mencontohkan partai yang telah mengikuti pemilu sejak 1977 seharusnya memiliki kedudukan berbeda dibandingkan partai politik yang belum pernah mengikuti kontestasi elektoral.
Atas dasar itu, ketiga partai meminta MK memberikan penafsiran konstitusional terhadap Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu agar partai yang telah mengikuti sekurang-kurangnya dua pemilu terakhir secara berturut-turut memperoleh pengecualian dari kewajiban verifikasi faktual ulang.
Dalam petitumnya, para Pemohon meminta MK menyatakan ketentuan Pasal 173 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2023 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah nasional untuk penentuan kursi DPR pada pemilu terakhir, serta partai yang tidak memenuhi ambang batas tersebut tetapi telah mengikuti sedikitnya dua pemilu terakhir secara berturut-turut, tidak perlu menjalani verifikasi faktual ulang dan ditetapkan sebagai peserta pemilu.
Hakim MK Minta Argumentasi Diperkuat
Dalam sidang tersebut, Hakim Konstitusi Adies Kadir mengingatkan para Pemohon agar lebih cermat dalam menyusun dasar konstitusional permohonan, khususnya terkait kedudukan hukum atau legal standing.
Adies menilai tidak seluruh ketentuan dalam UUD 1945 yang dicantumkan Pemohon dapat digunakan sebagai landasan untuk menjelaskan kerugian konstitusional. Sejumlah pasal dinilai lebih tepat ditempatkan sebagai dasar argumentasi dalam uraian pokok permohonan.
“Mungkin yang seperti Pasal 1 ayat (3) dan 22E ayat (3) itu, lebih tepat di bagian posita saja mungkin,” kata Adies.
Ia juga meminta para Pemohon menjelaskan alasan yang dapat membedakan perkara tersebut dari putusan MK Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Menurutnya, argumentasi harus mampu menunjukkan dasar konstitusional yang kuat agar Mahkamah mempertimbangkan kembali pendirian dalam putusan sebelumnya.
“Hal-hal apa yang kira-kira bisa membuat Mahkamah ini bergeser dari pada putusan Nomor 55 itu tahun 2020, itu kan juga harus diperjelas,” kata Adies.
Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi turut meminta penjelasan lebih terperinci mengenai dasar penentuan minimal dua pemilu berturut-turut sebagai syarat pembebasan verifikasi faktual.
Selain itu, ia meminta para Pemohon menguraikan secara lebih konkret bentuk diskriminasi yang dialami. Sebab, ketentuan verifikasi faktual tersebut pada dasarnya juga diberlakukan terhadap partai politik peserta pemilu lainnya.
“Perlakuan berbeda yang mana, karena itu juga diberlakukan sama bagi peserta pemilu yang lainnya tidak hanya kepada tiga partai ini,” kata Liliek.
Sementara itu, Wakil Ketua MK Saldi Isra menekankan perlunya penguatan argumentasi mengenai tujuan dan urgensi pengecualian verifikasi faktual bagi partai politik yang telah mengikuti pemilu sebelumnya.
Saldi menjelaskan, dalam sejumlah putusan terdahulu, verifikasi faktual merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mendukung penyederhanaan sistem kepartaian. Karena itu, para Pemohon harus mampu menjelaskan alasan mengapa partai dengan pengalaman mengikuti pemilu berturut-turut perlu mendapatkan perlakuan berbeda.
“Jadi, verifikasi faktual itu salah satu instrumen untuk menyederhanakan itu, nah itu yang harus dicarikan bangunan argumentasi untuk mematahkan atau paling tidak supaya kami yakin bahwa ada alasan yang kuat untuk tidak lagi memverifikasi partai politik yang dimohonkan tadi terutama dua pemilu terakhir,” kata Saldi yang memimpin jalannya persidangan.
Saldi juga mempertanyakan dasar pemilihan ambang batas dua pemilu berturut-turut. Ia meminta para Pemohon menjelaskan mengapa menggunakan dua kali pemilu, bukan tiga atau lima kali, sebagai dasar pemberian pengecualian.
Selain itu, para Pemohon diminta memperkuat perbandingan mengenai sistem verifikasi partai politik di negara lain yang dijadikan rujukan dalam permohonan, termasuk Filipina dan Korea Selatan.
Menurut Saldi, karakteristik sistem kepartaian di negara-negara tersebut perlu diperhatikan sebelum dijadikan pembanding dengan Indonesia yang memiliki sistem multipartai.
“Korelasi Filipin, Korea Selatan, kan Filipina, Korea Selatan itu kan tidak mulitipartai kayak kita ya bahkan negara-negara seperti Brazil, Argentina meskipun di dalam literatur itu sering dijadikan contoh, jangan-jangan partai politiknya nggak sebanyak kita seperti hari ini,” kata Saldi.
Menutup persidangan, Saldi memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonan. Dokumen perbaikan harus diserahkan kepada MK paling lambat Senin (23/11/2026) pukul 12.00 WIB.
Perbaikan permohonan hanya dapat dilakukan satu kali, baik melalui mekanisme pengajuan secara langsung maupun daring. (*)
