Sendawar, Tebarberita.id – Penguatan budaya membaca dan perluasan akses pengetahuan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat kolaborasi Bunda Literasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari lingkungan keluarga, satuan pendidikan, komunitas, hingga pemerintah daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Bunda Literasi Tingkat Kabupaten Kutai Barat Tahun 2026 yang diselenggarakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Disarpus) di Ruang Rapat I Lantai II Kantor Bappeda Litbang Kutai Barat, Senin (9/11/2026).
Mengangkat tema “Merajut Kolaborasi, Menguatkan Sinergi Peran Strategis Bunda Literasi dan Penguatan Ekosistem Literasi Daerah”, kegiatan ini melibatkan sekitar 70 peserta. Mereka terdiri atas Bunda Literasi kecamatan se-Kutai Barat, pengelola Taman Baca Masyarakat (TBM), Duta Baca, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), pengelola perpustakaan sekolah dan kampung, serta sejumlah pegiat komunitas literasi.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Provinsi Kalimantan Timur, Ir. Lisa Hasliana, turut hadir sebagai narasumber untuk memberikan pemaparan mengenai pengembangan gerakan literasi dan penguatan jejaring antarpemangku kepentingan.
Mewakili Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, Plt. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam (Asisten II), Suwito, menyampaikan bahwa literasi merupakan salah satu fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan, kemampuan, serta daya saing.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi. Karena itu, persoalan rendahnya indeks literasi dan minat baca masih membutuhkan perhatian serius melalui program yang terencana dan dilaksanakan secara berkesinambungan.
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakannya, Suwito menekankan bahwa keberhasilan gerakan literasi tidak hanya bergantung pada pemerintah maupun lembaga pendidikan. Keluarga dan lingkungan sosial juga memiliki peran penting dalam membentuk kebiasaan membaca sejak dini.
Bunda Literasi diharapkan mampu mengambil posisi sebagai penggerak sekaligus teladan dalam membangun kebiasaan tersebut, terutama di lingkungan rumah tangga. Peran ini dinilai strategis karena keluarga merupakan ruang pertama bagi anak untuk mengenal pengetahuan dan mengembangkan minat belajar.
“Gerakan literasi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan harus diwujudkan melalui aksi nyata yang berkelanjutan,” tegasnya.
Selain penguatan budaya membaca di keluarga, pemerintah daerah juga mendorong peningkatan fungsi fasilitas literasi yang telah tersedia. Perpustakaan kampung, perpustakaan sekolah, dan Taman Baca Masyarakat diharapkan tidak sekadar menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi berkembang sebagai pusat pembelajaran yang terbuka, mudah diakses, serta mampu menarik minat masyarakat.
Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi bagian dari strategi pengembangan literasi. Melalui dukungan teknologi, masyarakat diharapkan memperoleh akses pengetahuan yang lebih luas tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal sebagai bagian dari identitas daerah.
Sementara itu, Kepala Disarpus Kutai Barat, Yosef Stevanson, menjelaskan bahwa keberadaan Bunda Literasi mempunyai posisi penting dalam memperluas gerakan budaya baca. Hal tersebut tidak terlepas dari jangkauan perannya yang dapat menyentuh unit sosial terkecil, yakni keluarga.
Menurut Yosef, pelaksanaan rakor menjadi kesempatan untuk menyatukan program dan langkah berbagai pihak agar pengembangan literasi tidak berjalan sendiri-sendiri. Koordinasi yang lebih kuat diperlukan untuk mengurangi ego sektoral sekaligus membangun ekosistem literasi yang terintegrasi dari tingkat kabupaten hingga kampung.
Ia menyebutkan, salah satu sasaran utama kegiatan tersebut adalah menyelaraskan program kerja Disarpus dengan rencana aksi Bunda Literasi di berbagai tingkatan. Penyelarasan ini diharapkan menghasilkan kegiatan yang lebih terarah serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Selain itu, Disarpus mendorong penerapan pendekatan pentahelix dalam pengembangan literasi daerah. Model kolaborasi tersebut melibatkan lima unsur, yakni pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan media. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperluas dukungan terhadap program literasi sekaligus menciptakan inovasi dalam pembudayaan membaca.
Rakor juga diarahkan untuk mengoptimalkan peran Bunda Literasi dalam mengampanyekan kebiasaan membaca di tengah masyarakat. Melalui forum tersebut, berbagai kendala dalam pengembangan literasi di daerah turut dipetakan untuk kemudian dirumuskan menjadi langkah penyelesaian yang konkret.
Dalam pemaparannya, Kepala DPK Provinsi Kalimantan Timur, Lisa Hasliana, memberikan apresiasi kepada Kutai Barat karena menjadi pelopor penyelenggaraan Rakor Bunda Literasi tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Lisa menilai penguatan literasi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur masyarakat melalui kolaborasi pentahelix. Pendekatan tersebut dinilai dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan literasi transformatif.
Ia juga menekankan perlunya memperkuat jaringan koordinasi antarpemangku kepentingan dan mengoptimalkan peran Bunda Literasi sebagai garda terdepan dalam membangun kebiasaan membaca. Di samping itu, keberlanjutan ekosistem literasi perlu menjadi perhatian agar berbagai program yang dijalankan tidak berhenti pada kegiatan jangka pendek.
Pada kesempatan tersebut, Lisa turut memperkenalkan Program Renima dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas). Program tersebut pada 2026 melibatkan sebanyak 360 petugas untuk memperluas jangkauan ekosistem literasi ke berbagai daerah.
Salah satu perhatian dalam pelaksanaan program tersebut adalah penanganan anak putus sekolah melalui upaya perluasan akses literasi dan pengetahuan. Kehadiran program ini diharapkan dapat mendukung upaya menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih dalam memperoleh akses pendidikan dan pembelajaran.
Melalui penyelenggaraan Rakor Bunda Literasi 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap terwujud kesamaan pemahaman dan koordinasi yang lebih kuat antara Bunda Literasi, TP PKK, OPD, serta komunitas literasi.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghasilkan program yang tidak hanya meningkatkan minat baca, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan mengembangkan kapasitas diri. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap visi pembangunan Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat.(Adv/T1 – Pendidikan/Diskominfo Kubar)
