Sendawar, Tebarberita.id – Penguatan koordinasi antara pemerintah kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat kampung. Bupati Kutai Barat Frederick Edwin meminta seluruh petinggi dan anggota BPK membangun hubungan kerja yang harmonis agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal.
Arahan tersebut disampaikan Frederick saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pemerintah Kampung Tahun 2026 di Auditorium Aji Tulur Jejangkat, Kantor Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Senin (9/11/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Kutai Barat tersebut dihadiri sekitar 390 peserta. Mereka terdiri atas para camat, petinggi, anggota BPK dari 16 kecamatan, serta perwakilan sejumlah perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kampung.
Dalam arahannya, Frederick menilai pemerintah kampung memiliki posisi strategis karena menjadi unsur pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, keselarasan hubungan antara petinggi dan BPK diperlukan untuk memastikan berbagai program pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana tanpa hambatan.
Ia mengingatkan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang dapat terjadi dalam menjalankan roda pemerintahan. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang justru menghambat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Menurutnya, setiap persoalan yang muncul di tingkat kampung perlu diselesaikan melalui komunikasi terbuka dan musyawarah. Seluruh proses pengambilan keputusan juga harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati kemudian menekankan tiga aspek utama yang perlu diperhatikan oleh seluruh petinggi dan anggota BPK. Pertama, membangun komunikasi serta koordinasi yang efektif dengan memahami secara jelas batas kewenangan, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan maupun persoalan yang dapat menghambat jalannya pemerintahan kampung.
Kedua, pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan harus mengedepankan prinsip transparansi, ketertiban administrasi, serta akuntabilitas. Frederick mengharapkan setiap program yang direncanakan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi warga, dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.
Ketiga, pemerintah kampung diminta terus meningkatkan mutu pelayanan publik. Setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat harus ditempatkan sebagai tanggung jawab bersama dan diselesaikan dengan mengutamakan kepentingan warga. Bupati mengingatkan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak diarahkan untuk memenuhi kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu.
Selain persoalan tata kelola, Frederick juga mengajak seluruh pemerintah kampung mengambil bagian dalam mendukung agenda pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kampung dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan visi pembangunan Kutai Barat, yakni “Kutai Barat yang Semakin Sejahtera, Aman, Adil, Merata dan Beradat.”
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPMK Kutai Barat, Erlinsiana, menyampaikan perkembangan positif terkait status pembangunan kampung di wilayah tersebut. Berdasarkan data tahun 2026, tidak terdapat lagi kampung di Kabupaten Kutai Barat yang masuk dalam kategori tertinggal maupun sangat tertinggal.
Capaian tersebut menjadi indikator perkembangan pembangunan kampung yang diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Erlinsiana berharap kondisi tersebut mendorong pemerintah kampung untuk memperkuat kualitas administrasi pemerintahan, pengelolaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
Dalam rangkaian Rakor Pemerintah Kampung 2026, pemerintah daerah juga memberikan penghargaan kepada sejumlah kampung yang berhasil meraih prestasi dalam kompetisi tingkat kabupaten.
Pada Lomba Kampung Tingkat Kabupaten Tahun 2026, posisi juara pertama diraih Kampung Linggang Mapan. Selanjutnya, Kampung Linggang Muara Mujan menempati peringkat kedua, sedangkan Kampung Muara Benangaq memperoleh juara ketiga.
Penghargaan juga diberikan dalam kategori Lomba Kampung Bersih Tahun 2026. Kampung Linggang Bigung berhasil meraih juara pertama, disusul Kampung Linggang Tering Seberang sebagai juara kedua dan Kampung Minta di posisi ketiga.
Adapun kategori penghargaan harapan diberikan kepada tiga kampung lainnya. Kampung Srimulyo meraih Harapan I, Kampung Geleo Baru memperoleh Harapan II, sementara Kampung Damai Seberang menempati Harapan III.
Pemberian penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap kampung yang menunjukkan kinerja dan partisipasi dalam meningkatkan kualitas lingkungan serta penyelenggaraan pembangunan.
Melalui pelaksanaan rakor ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berharap terbangun kesamaan pemahaman antara petinggi dan BPK mengenai fungsi, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing. Dengan koordinasi yang semakin kuat, pemerintah kampung diharapkan mampu menjalankan pembangunan secara transparan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat. (Adv/T7/Diskominfo Kubar)
