Jakarta, Tebarberita.id – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai aktivitas yang haram. Ketentuan tersebut tidak hanya menyasar konsumen, tetapi juga mencakup penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika serta kegiatan produksi dan perdagangan perangkat rokok elektrik.
Keputusan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Dokumen fatwa ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub di Jakarta pada 6 November 2026.
Penetapan fatwa tersebut juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan.
Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama risiko penggunaan rokok elektrik terhadap kesehatan dan lingkungan. MUI juga mempertimbangkan potensi perangkat vape disalahgunakan sebagai media untuk mengonsumsi maupun mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
“Menggunakan rokok elektrik (REL) atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” kata Niam, Senin (09/11/2026).
Dalam penjelasan fatwa tersebut, rokok elektrik atau REL didefinisikan sebagai perangkat elektronik yang menggunakan tenaga baterai untuk memanaskan cairan atau zat tertentu hingga menghasilkan aerosol atau uap yang kemudian dihirup oleh penggunanya.
Perangkat tersebut umumnya menggunakan bahan yang mengandung nikotin, gliserin, serta perasa. Kandungan nikotin menjadi salah satu perhatian MUI karena zat tersebut memiliki sifat adiktif yang dapat menimbulkan ketergantungan.
MUI juga menyoroti potensi dampak penggunaan rokok elektrik terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh. Selain persoalan kesehatan, limbah perangkat dan bahan pendukung vape turut menjadi pertimbangan dalam penetapan ketentuan tersebut.
Ruang lingkup fatwa tidak berhenti pada larangan penggunaan untuk konsumsi pribadi. MUI secara khusus memasukkan penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagai perbuatan yang diharamkan.
Ketentuan tersebut juga mencakup aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan produk rokok elektrik. Dalam fatwa yang sama, kegiatan memproduksi maupun memperjualbelikan vape turut dinyatakan haram.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” sebut Niam mengutip ketentuan kedua dan ketiga fatwa tersebut.
Dengan demikian, terdapat tiga aspek utama yang menjadi pengaturan dalam fatwa tersebut, yakni penggunaan rokok elektrik, penyalahgunaannya sebagai media konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya, serta kegiatan produksi dan perdagangan perangkat vape.
Asrorun Niam berharap keputusan tersebut dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam menyikapi penggunaan rokok elektrik. Perhatian khusus juga diarahkan kepada kalangan generasi muda yang dinilai perlu mendapatkan pemahaman mengenai risiko penggunaan vape.
Selain konsumen, fatwa tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi terkait rokok elektrik. MUI menginginkan masyarakat tidak hanya memahami ketentuan mengenai penggunaan vape, tetapi juga memperhatikan aspek produksi dan distribusinya.
Penerbitan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tersebut menjadi bagian dari pandangan keagamaan MUI terhadap perkembangan penggunaan rokok elektrik di masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek perlindungan kesehatan, lingkungan, serta pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. (*)
