Jakarta, Tebarberita.id – Pekerja dan buruh kini mendapatkan perlindungan tambahan terkait hak cuti bersama. Melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, perusahaan dilarang mengurangi jatah cuti tahunan pekerja apabila menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat.
Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 118 ayat (6) UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan ini sekaligus mengubah ketentuan sebelumnya yang memungkinkan pelaksanaan cuti bersama diperhitungkan sebagai bagian dari hak cuti tahunan pekerja.
“Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh,” tulis ketentuan tersebut yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (6) UU Pelindungan Ketenagakerjaan, dikutip Senin (9/11/2026).
UU Nomor 27 Tahun 2026 tersebut telah berlaku sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026. Pemberlakuannya sekaligus mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta sejumlah ketentuan klaster ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Selain mengatur cuti bersama, beleid baru ini menetapkan hak cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja bagi pekerja yang telah menjalani masa kerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (5).
Undang-undang yang sama juga memberikan hak istirahat panjang selama 30 hari kalender kepada pekerja yang telah bekerja secara berturut-turut selama lima tahun atau kelipatannya. Namun, pekerja yang menggunakan hak istirahat panjang tersebut tidak memperoleh cuti tahunan pada tahun berjalan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (4).
Pengaturan waktu istirahat mingguan turut disesuaikan dengan pola kerja masing-masing pekerja. Mereka yang menjalani enam hari kerja dalam seminggu berhak mendapatkan satu hari istirahat, sedangkan pekerja dengan lima hari kerja memperoleh dua hari istirahat.
Adapun waktu istirahat di tengah jam kerja wajib diberikan sekurang-kurangnya selama 30 menit setelah pekerja menjalankan pekerjaan selama empat jam berturut-turut. Waktu istirahat tersebut tidak diperhitungkan sebagai jam kerja.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga menegaskan bahwa penggunaan hak istirahat tidak boleh mengurangi upah maupun manfaat lain yang menjadi hak pekerja.
“Pekerja/Buruh yang menggunakan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi hak atas Upah dan manfaat lainnya.”
Sementara itu, mekanisme pelaksanaan cuti tahunan akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama antara pekerja dan pemberi kerja.
Untuk memastikan ketentuan tersebut dipatuhi, pemerintah turut menetapkan ancaman pidana bagi pemberi kerja yang mengabaikan kewajiban pemberian waktu istirahat dan cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 118.
Berdasarkan Pasal 282, pemberi kerja yang melanggar ketentuan tersebut dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal kategori II.
” Setiap Pemberi Kerja yang tidak memberikan waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), ayat (21, atau ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori II.” (*)
