Sendawar, Tebarberita.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui penguatan kompetensi aparatur dan kepatuhan terhadap regulasi. Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan penggunaan anggaran berlangsung tertib, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan hukum.
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menegaskan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah daerah harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaan keuangan juga dituntut tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi harus memperhatikan efektivitas penggunaan dana dalam mendukung pembangunan daerah.
Pesan tersebut disampaikan Frederick melalui Sekretaris Kabupaten Kutai Barat, Erik Victory, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Keuangan Daerah di Hotel Midtown, Samarinda, Jumat (6/11/2026).
Dalam arahannya, Bupati menilai pengelolaan keuangan daerah menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Perubahan regulasi dan tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan mengharuskan aparatur memiliki pemahaman yang memadai mengenai ketentuan administrasi maupun mekanisme pertanggungjawaban keuangan.
Karena itu, kegiatan Bimtek diharapkan menjadi sarana peningkatan kapasitas bagi aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
Frederick menyampaikan empat hal yang perlu menjadi perhatian peserta selama mengikuti kegiatan tersebut. Pertama, aparatur diminta memanfaatkan Bimtek untuk memperdalam pemahaman mengenai perkembangan regulasi terbaru yang mengatur pengelolaan keuangan daerah.
Kedua, ketelitian dalam melaksanakan tata usaha keuangan harus ditingkatkan. Setiap proses administrasi perlu dilakukan secara cermat untuk mengurangi risiko kesalahan pencatatan maupun kekurangan dokumen pertanggungjawaban yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Ketiga, penerapan prinsip akuntabilitas harus menjadi bagian dari seluruh tahapan pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah menilai tata kelola keuangan yang tertib dan sesuai ketentuan merupakan salah satu faktor penting dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada masa mendatang.
Keempat, seluruh peserta diminta mengikuti kegiatan secara serius, disiplin, dan aktif berinteraksi dengan narasumber. Forum tersebut diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan penyampaian materi, tetapi juga ruang untuk membahas persoalan teknis yang dihadapi aparatur dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan.
Melalui diskusi dan pertukaran pengalaman, peserta diharapkan dapat memperoleh pemahaman lebih mendalam sekaligus menemukan solusi terhadap berbagai kendala administrasi maupun pelaksanaan anggaran di masing-masing perangkat daerah.
Frederick juga menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Bimtek tersebut. Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah memiliki posisi penting karena berkaitan langsung dengan keberlangsungan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan di Kutai Barat.
Ketersediaan anggaran perlu diimbangi dengan kemampuan aparatur dalam mengelola, menggunakan, serta mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran. Dengan demikian, pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan sesuai perencanaan dan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Peningkatan kompetensi sumber daya manusia juga diharapkan mampu memperkuat sistem administrasi keuangan di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini mencakup pemahaman regulasi, ketepatan pencatatan, kelengkapan dokumen, hingga transparansi dalam pelaporan penggunaan anggaran.
Pemkab Kutai Barat berharap hasil kegiatan tersebut dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing perangkat daerah. Penguatan tata kelola keuangan yang tertib, transparan, dan akuntabel diharapkan mendukung efektivitas pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Tanaa Purai Ngeriman. (Adv/T7- Perangkat Daerah/Diskominfo Kubar)
