Tebarberita.id – Penggeledahan rumah Anggota V Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bobby Adhityo Rizaldi, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memunculkan sorotan terhadap integritas lembaga pemeriksa keuangan negara. Tindakan tersebut dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait pengondisian hasil audit Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.
KPK menegaskan Bobby belum berstatus tersangka. Penggeledahan dilakukan sebagai bagian dari upaya penyidik mencari alat bukti dan mendalami kemungkinan keterlibatan sejumlah pihak dalam perkara tersebut.
Kasus itu menambah daftar perkara yang dalam beberapa tahun terakhir menyeret nama pejabat maupun auditor BPK ke proses hukum.
Salah satu perkara yang paling menyita perhatian publik terjadi pada 2017 ketika anggota BPK RI Rochmadi Saptogiri ditangkap KPK melalui operasi tangkap tangan terkait dugaan suap pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pengadilan kemudian menyatakan Rochmadi bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara.
Beberapa tahun kemudian, mantan anggota BPK RI Rizal Djalil juga diproses KPK dalam perkara suap proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia akhirnya divonis bersalah oleh pengadilan.
Kasus lain melibatkan Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi. Pada November 2023, Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka atas dugaan menerima uang sekitar Rp40 miliar dalam perkara korupsi proyek BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika. Perkara tersebut kemudian berlanjut ke persidangan.
Nama Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang juga pernah menjadi perhatian setelah ruang kerjanya digeledah KPK dalam penyidikan dugaan suap pengondisian hasil audit di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Meski tidak ditetapkan sebagai tersangka, penggeledahan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan dugaan keterkaitannya dengan perkara tersebut.
Perkara serupa juga terjadi di tingkat daerah. Pada 2022, KPK menetapkan sejumlah auditor BPK Perwakilan Jawa Barat sebagai tersangka karena diduga menerima suap dari Bupati Bogor saat itu, Ade Yasin, untuk memengaruhi hasil pemeriksaan keuangan daerah.
Setahun kemudian, KPK kembali menetapkan Kepala BPK Perwakilan Papua Barat, Patrice Lumumba Sihombing, bersama beberapa auditor lainnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengondisian hasil audit Pemerintah Kabupaten Sorong.
Dengan munculnya penyidikan dugaan suap audit di Muara Enim pada 2026, nama seorang anggota BPK kembali menjadi perhatian publik. Meski Bobby Adhityo Rizaldi hingga kini belum berstatus tersangka, rangkaian perkara yang melibatkan sejumlah pejabat BPK dalam satu dekade terakhir kembali memunculkan pertanyaan mengenai tata kelola dan pengawasan internal lembaga tersebut.
Pakar antikorupsi Robert Klitgaard menjelaskan bahwa praktik korupsi cenderung muncul ketika terdapat konsentrasi kewenangan, ruang diskresi yang besar, dan lemahnya mekanisme akuntabilitas.
“Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability.”
Konsep tersebut dinilai relevan untuk menjelaskan posisi strategis BPK. Sebagai lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan keuangan negara, hasil audit BPK memiliki pengaruh terhadap reputasi kementerian, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), hingga menjadi salah satu rujukan aparat penegak hukum dalam menangani dugaan kerugian negara.
Karena nilai strategis opini audit tersebut, potensi upaya memengaruhi proses pemeriksaan selalu menjadi perhatian dalam sistem pengawasan keuangan negara.
Meski demikian, berbagai perkara yang melibatkan sejumlah pejabat tidak serta-merta mencerminkan keseluruhan institusi. BPK memiliki ribuan auditor dan pegawai yang setiap tahun melakukan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dengan nilai mencapai triliunan rupiah.
Namun, sebagai lembaga yang memiliki fungsi utama menjaga akuntabilitas keuangan negara, BPK dituntut memiliki standar integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi.
Karena itu, setiap dugaan penyimpangan yang melibatkan pejabat BPK dinilai perlu diproses secara menyeluruh, tidak hanya untuk memastikan pertanggungjawaban hukum individu yang terbukti bersalah, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemeriksa keuangan negara.
Di tengah meningkatnya perhatian publik, kredibilitas BPK dipandang menjadi elemen penting dalam menjaga efektivitas sistem pengawasan keuangan negara. Selain mampu mengungkap potensi kerugian negara, lembaga tersebut juga dituntut mempertahankan independensi, integritas, dan kepercayaan publik sebagai fondasi utama pelaksanaan fungsi pengawasan. (*)
