Samarinda, Tebarberita.id – Wacana penertiban pom mini dan penjual BBM eceran di Kota Tepian kembali mencuat, namun hingga kini belum menunjukkan arah yang jelas. DPRD Samarinda pun turun tangan dengan menekankan pentingnya kebijakan yang matang agar tidak merugikan masyarakat kecil.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menilai lambatnya penanganan isu ini bukan tanpa alasan. Pemkot, sebut dia, masih menghadapi persoalan kompleks di lapangan, mulai dari ketergantungan ekonomi warga hingga belum adanya regulasi khusus yang mengatur penjualan BBM eceran. “Tidak ada aturan spesifik yang melarang penjual BBM eceran. Jadi pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan,” ujarnya.
Menurutnya, banyak warga Samarinda yang menggantungkan penghasilan dari usaha pom mini. Karena itu, DPRD meminta Pemkot tidak mengambil langkah sepihak berupa penutupan tanpa solusi yang jelas. “Kalau langsung ditutup tanpa solusi, tentu akan berdampak ke masyarakat yang bergantung pada usaha ini,” tegasnya.
Di sisi lain, DPRD juga mengakui keberadaan pom mini memiliki fungsi bagi masyarakat, terutama sebagai alternatif saat antrean di SPBU memanjang.
“Faktanya, pom mini ini membantu masyarakat saat antrean di SPBU panjang. Jadi tidak bisa dilihat dari satu sisi saja,” katanya.
DPRD juga menyoroti kesiapan infrastruktur distribusi BBM di Samarinda. Menurut Samri, jumlah SPBU yang ada saat ini belum cukup untuk menampung seluruh kebutuhan jika penjual eceran dihentikan secara tiba-tiba. “Kalau yang eceran saja masih membuat antrean panjang, apalagi kalau ditutup semua. Ini harus dihitung betul,” ujarnya.
Untuk itu, DPRD mendorong pemerintah kota menyusun skema penataan yang komprehensif, termasuk membuka opsi legalitas usaha bagi pedagang kecil serta memperkuat koordinasi dengan Pertamina terkait distribusi BBM. “Kita butuh solusi, bukan sekadar penertiban. Harus ada skema yang adil bagi semua pihak,” pungkas Politikus PKS itu. (adv/mic)
