Samarinda, Tebarberita.id – Upaya penanganan banjir di Samarinda dinilai Komisi III DPRD Kaltim masih belum optimal. Dewan menyoroti kelemahan pada master plan drainase yang dianggap belum sinkron dengan kondisi riil di lapangan.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan jika sistem drainase yang ada saat ini belum terintegrasi secara menyeluruh bahkan arah aliran air dalam perencanaan juga belum jelas.
“Aliran airnya belum jelas, apakah langsung dibuang ke sungai atau ditampung dulu di kolam retensi. Ini yang harus diperjelas dalam master plan,” ujarnya usai rapat dengar pendapat dengan Bidang Sumber Daya Air PUPR Samarinda beberapa waktu lalu.
Selain itu, DPRD juga menemukan persoalan pada fungsi kolam retensi yang belum terhubung dengan sistem drainase perkotaan. Kondisi ini dinilai membuat fungsi pengendalian air tidak berjalan maksimal.
“Kolam retensi yang ada juga belum memiliki koneksi yang baik ke jaringan drainase kota. Akibatnya, sistemnya tidak bekerja secara efektif,” tegasnya.
Komisi III pun meminta Dinas PUPR Samarinda segera melakukan perbaikan dan penyesuaian master plan drainase agar sesuai dengan kondisi yang ada. DPRD juga akan melakukan kajian lebih lanjut terhadap dokumen perencanaan tersebut. “Kami akan pelajari lebih dalam dokumennya, lalu disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan,” katanya.
Deni menambahkan, upaya pengendalian banjir tidak bisa dilepaskan dari dukungan anggaran. Karena itu, Pemkot didorong untuk aktif mencari sumber pendanaan tambahan, baik dari provinsi atau pusat. “Pemkot harus aktif berkoordinasi, bisa melalui bantuan keuangan provinsi atau dukungan dari Kementerian PUPR,” ujarnya.
Di sisi lain, DPRD juga menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam pembangunan drainase. Menurutnya, proyek yang dikerjakan harus benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pengurangan genangan air. “Jangan asal bangun. Drainase yang dibuat harus benar-benar mampu menekan debit air saat hujan,” pungkasnya. (adv/mic)
