Samarinda, Tebarberita.id – Kenaikan harga material bangunan dan upah tenaga kerja mulai menekan efektivitas program bantuan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Samarinda. Menyikapi kondisi ini, Komisi III DPRD Samarinda mendesak Pemkot untuk segera mengevaluasi besaran bantuan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai nominal bantuan yang selama ini berkisar antara Rp20 juta hingga Rp50 juta per unit sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Angka tersebut kini hanya mampu menutup perbaikan ringan, bukan renovasi yang benar-benar layak huni.
“Dengan kondisi harga sekarang, jelas tidak cukup. Itu hanya tambal sulam, bukan perbaikan menyeluruh. Kalau tidak segera disesuaikan, program ini akan kehilangan maknanya bagi masyarakat,” tegasnya.
Lonjakan harga bahan bangunan dan jasa tukang telah memangkas daya guna bantuan tersebut. Karena itu, politikus PKS ini meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret agar program RTLH tetap efektif.
Menurutnya, program RTLH merupakan intervensi penting bagi warga yang memiliki rumah, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memperbaikinya. Untuk itu, penyesuaian anggaran dinilai menjadi langkah mendesak agar program tetap relevan dan berdampak.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Samarinda telah meminta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk turun langsung ke lapangan dan menyusun kajian komprehensif. Kajian ini diharapkan menghasilkan formulasi baru terkait besaran bantuan yang lebih realistis sesuai kondisi ekonomi saat ini.
Selain itu, DPRD juga menyoroti aspek penyaluran bantuan. Abdul Rohim menekankan pentingnya memperketat proses verifikasi agar bantuan tidak salah sasaran.
“Jangan sampai yang rumahnya masih layak justru menerima bantuan, sementara yang benar-benar butuh malah terlewat. Verifikasi harus ketat dan berbasis kondisi riil di lapangan,” ujarnya mengakhiri. (adv/mic)
