Samarinda, Tebarberita.id — Banjir yang sempat merendam permukiman warga di Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, dan kawasan Sambutan pada 15 dan 18 Juni lalu masih menyisakan kekhawatiran di tengah masyarakat. Warga khawatir genangan serupa kembali terjadi apabila hujan deras mengguyur wilayah tersebut dalam waktu yang lama.
Pemerintah Kelurahan Selili mengidentifikasi sejumlah faktor yang memperparah banjir di kawasan itu. Selain tingginya curah hujan, daya tampung drainase yang terbatas, penyempitan badan anak Sungai Kerbau di beberapa titik, serta tumpukan sampah yang menyumbat aliran air menjadi penyebab utama meluasnya genangan.
Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah kawasan permukiman, terutama di Jalan Haji Marhusein dan Gang Delima, terendam banjir. Luapan air juga berdampak pada beberapa ruas jalan di sekitar wilayah tersebut, di antaranya Jalan Selili simpang tiga Jembatan Mahakam, Jalan Damai, dan Jalan Sultan Alimuddin.
Selain pemerintah kelurahan, Tim Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda turut melakukan pemantauan di lokasi terdampak. Kawasan tersebut berada dalam daerah aliran sungai (DAS) dan wilayah Sungai Mahakam yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan BWS Kalimantan IV Samarinda.
Berdasarkan hasil pemantauan BWS Kalimantan IV Samarinda, tingginya debit air akibat hujan deras menyebabkan sistem drainase di kawasan tersebut mengalami overtopping atau pelimpasan air.
Menanggapi persoalan itu, anggota DPRD Kota Samarinda, Suparno, mendorong seluruh pihak terkait di daerah untuk bersama-sama mencari solusi penanganan banjir secara menyeluruh.
“Jika normalisasi daerah aliran sungai di situ merupakan kewenangan pusat melalui BWS Kalimantan, maka kita perlu bersama-sama menyelesaikannya. Kita perlu bergandeng tangan antara DPRD Samarinda, Pemkot, BWS dan DPRD Kaltim,” kata Suparno.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut juga mengajak seluruh anggota DPRD Samarinda dari daerah pemilihan (dapil) 1 untuk terlibat aktif dalam upaya penyelesaian persoalan banjir yang dikeluhkan masyarakat.
“Maksud saya, kan ada sembilan anggota DPRD Samarinda dari dapil 1, sembilan orang inilah sama-sama mencarikan solusinya. Karena warga dan para RT mengeluh,” sambung Suparno.
Ia menambahkan, meskipun pemerintah kota saat ini tengah menjalankan kebijakan efisiensi anggaran, pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat tetap harus menjadi perhatian.
Di sisi lain, Suparno juga meminta dukungan masyarakat terhadap rencana normalisasi daerah aliran sungai yang dinilai penting untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.
“Warga juga harus siap jika dilakukan normalisasi, banyak rumah yang kamar mandinya di atas sungai. Karena jika memungkinkan dibikin sodetan itu,” kata Suparno memungkasi.
Saat banjir melanda kawasan tersebut pekan lalu, BWS Kalimantan IV Samarinda mencatat adanya kombinasi pasang air laut dan hujan dengan intensitas sangat lebat. Data menunjukkan curah hujan per jam di Pos Curah Hujan (PCH) Karang Paci mencapai 50,0 milimeter, sedangkan di PCH Rawa Makmur tercatat sebesar 51,0 milimeter. (*)
