Tebarberita.id, Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim) tercatat sebagai penyumbang pendapatan negara terbesar, dengan alokasi dana APBN 2025 mencapai lebih dari Rp58 triliun. Namun, kebijakan pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 78 persen dinilai menjadi ancaman serius bagi kelangsungan pembangunan di daerah penghasil migas tersebut.
Jika merujuk Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, belanja Kaltim ditetapkan Rp21,74 triliun, dengan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp9,3 triliun. Dari jumlah itu, DBH yang seharusnya Rp6,9 triliun terancam hanya tersisa Rp1,5 triliun pasca-pemangkasan. Artinya, Kaltim berpotensi kehilangan lebih dari Rp5,4 triliun.
Menyikapi kondisi tersebut, Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menginisiasi diskusi publik bertema keadilan fiskal pada Minggu, 5 Oktober 2025, di Graha Pergerakan, Jl. HM Rifaadin Samarinda. Forum ini akan menghadirkan anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin, legislator Kukar Desman Minang, akademisi Universitas Mulawarman Ridwan Idris, pegiat kebijakan publik Asman Azis, serta Ketua TWAP Samarinda Syaparuddin.
Sekretaris Alumni PMII, Rusdiono, menegaskan bahwa DBH seharusnya benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kaltim, bukan justru dipangkas besar-besaran.
“Kami akan membuat diskusi publik bertema keadilan fiskal, agar DBH bermanfaat bagi masyarakat Kaltim,” ujarnya.
Menurut Rusdiono, forum ini tidak hanya membahas keadilan pembagian hasil pertambangan, minyak, dan gas, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pajak. Ia berharap forum tersebut mampu memunculkan seruan aksi kolektif dari Pemprov Kaltim dan pemerintah kabupaten/kota untuk memperjuangkan hak-hak fiskal daerah.
“Kami mengundang masyarakat umum dan terkhusus warga Pergerakan alumni PMII bisa hadir dalam agenda itu, semoga PMII bisa menyumbang pemikiran untuk keadilan sektor fiskal dan keuangan daerah,” jelasnya.
Agenda ini, lanjutnya, akan menjadi ruang rutin PMII dalam membicarakan isu-isu kekinian, dengan harapan dapat memengaruhi kebijakan fiskal pemerintah pusat dan memperkuat kesadaran bersama bahwa pembangunan di Kaltim membutuhkan distribusi hasil yang adil. (*)
