Tebarberita.id, Samarinda – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke lokasi lama SMAN 10 Samarinda di Jalan HAM Rifaddin untuk memantau langsung proses pemindahan sekolah, Senin (14/7/2025). Kunjungan ini mengungkap beberapa kondisi penting terkait penggunaan fasilitas bersama antara SMAN 10 dan Yayasan Melati yang masih berlangsung.
Tim Komisi IV menemukan bahwa beberapa ruang kelas masih digunakan secara bersama oleh kedua institusi. Untuk membedakan, Pemprov Kaltim telah memberi tanda dengan warna cat berbeda: cokelat untuk SMAN 10 dan hijau muda untuk Yayasan Melati. Namun, hal ini memicu kekhawatiran Komite SMAN 10 mengenai kepastian kepemilikan fasilitas sepenuhnya oleh sekolah di masa depan.
M. Darlis Pattalongi, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, menegaskan bahwa proses pemindahan harus dilakukan secara bertahap dan adil. “Tidak bisa pemerintah langsung mengambil alih semua secara total dan memaksa Yayasan Melati hengkang begitu saja. Mereka masih memiliki siswa yang belajar di sana,” jelas Darlis.
Ia menambahkan bahwa pengembalian aset akan dilakukan sepenuhnya kepada SMAN 10, tetapi melalui mekanisme bertahap untuk menghindari konflik. “Ini transisi. Harus ada keseimbangan agar tidak memunculkan masalah baru,” ujarnya. Komisi IV berjanji akan memfasilitasi mediasi antar pihak terkait untuk memastikan proses berjalan lancar.
Kesiapan Fasilitas di Lokasi Baru
Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Sekolah SMAN 10 Samarinda, Fannana Firdausi, melaporkan bahwa di lokasi baru di Samarinda Seberang telah tersedia 12 ruangan. “Sepuluh ruang akan digunakan sebagai kelas, sedangkan dua lainnya untuk lab komputer dan perpustakaan,” jelas Fannana.
Untuk kebutuhan praktikum, ia memastikan bahwa lab akan siap sebelum semester kedua. “Siswa tak perlu khawatir karena di semester pertama praktikum belum banyak dilakukan,” tambahnya.
Fasilitas asrama masih dalam tahap perbaikan dan ditargetkan selesai pada 22 Juli, sebelum kedatangan siswa pada 26 Juli. “Kami menyiapkan 10 kamar putra dan 20 kamar putri untuk menampung siswa,” ungkap Fannana.
Komisi IV DPRD Kaltim berharap proses pemindahan dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar. Sinergi antara sekolah, yayasan, dan pemerintah daerah terus diupayakan untuk memastikan hak siswa terpenuhi. (ADV/DPRD KALTIM)
