TebarBerita.ID
      Artikel ini telah dilihat : 1096 kali.
EKONOMI KEAGAMAAN NASIONAL OPINI

Tantangan Pesantren Membangun Kekuatan Ekonomi

Hazmi Basyir

Oleh : Hazmi Basyir *

Pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri dibanding lembaga pendidikan yang lain. Di antara ciri utamanya adalah lembaga tersebut dihuni oleh para pelajar, disebut sebagai santri, yang tinggal selama kurun waktu tertentu sesuai dengan masa belajar yang ditempuh. Karena mereka tinggal bersama, maka dibutuhkan biaya untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari mulai dari kebutuhan listrik, makan hingga biaya penyelenggaraan pendidikan. Bahkan kadang ada kebutuhan insidentil seperti biaya untuk membangun gedung asrama santri atau gedung sekolah. Sebagian besar pesantren membebankan biaya tersebut kepada dua sumber, yaitu sumbangan dari (wali) santri sendiri dan bantuan dari pemerintah. Kalaupun ada pesantren yang menggratiskan semua itu karena sudah memiliki unit usaha yang bisa menjadi sumber pembiayaan, tapi jumlahnya bisa dihitung dengan jari dan belum merepresentasikan kemandirian pesantren secara umum.

Berangkat dari fakta tersebut, maka pesantren selalu menjadi obyek menarik bagi banyak kalangan untuk menjadi bagian dari upaya mereka dalam ikut serta memajukan lembaga yang kontribusinya dalam bidang pendidikan anak bangsa itu sangat besar. Di Jawa timur, misalnya, setidaknya ada tiga penyelenggara yang mengambil peran dalam urusan berkaitan dengan ekonomi pesantren ini.

Pertama Forum 17 Pesantren. Forum yang sudah berdiri lebih dari 5 tahun itu beranggotakan 17 pesantren di Jawa timur. Adapun komitmen besar yang dipegangi oleh forum yang berada dibawah bimbingan dan binaan langsung oleh Bank Indonesia, itu adalah membangun kerjasama bisnis – untuk tahap awal – antar kopontren milik pesantren anggota, untuk visi besar mewujudkan poros baru kekuatan ekonomi umat berbasis syariah. Dalam perkembangannya, mereka telah membentuk KSBP (Koperasi Sarekat Bisnis Pesantren) yang merupakan koperasi sekunder sebagai wadah komunikasi dan konsolidasi dari kopontren-kopontren primer, dan terakhir mereka kini telah memiliki unit usaha percetakan dan toko swalayan yang berlokasi di area sekitar PP Sunan Drajat Lamongan.

Kedua Hebitren (Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren). Ini adalah wadah penguatan kemandirian pesantren yang ditujukan untuk mendorong akselerasi penguatan ekonomi dan unit usaha yang ada di pondok pesantren (hebitren.id). Wadah yang untuk tingkat nasionalnya dilaunching pada acara ISEF ke-7 pada 7 Agustus 2020 dan disaksikan langsung oleh Wapres KH Ma’ruf Amin itu diproyeksikan untuk menjadi semacam holding company bagi seluruh unit usaha dan kopontren yang ada di pesantren di seluruh Indonesia. Diharapkan kelak ada ekosistem ekonomi yang menyatukan seluruh potensi yang ada sehingga pada gilirannya akan berdampak pada kemandirian ekonomi pesantren. Sebagai langkah awal, Hebitren Jawa timur membangun distribution center di tiga titik lokasi (PP Sunan Drajat Lamongan, PP Bahrul Ulum Jombang, PP Nurul jadid Probolinngo) yang ditujukan untuk menjadi media antar pesantren dalam bertransaksi kebutuhan masing-masing.

Ketiga Pemprof Jawa timur. Dibawah kepemimpinan gubernur Khofifah yang menginginkan setiap pesantren di Jawa timur memiliki satu produk unggulan, Pemprof Jawa timur membentuk program bernama OPOP (One Pesantren One Product). Berslogan “Pesantren Berdaya, Masyarakat Sejahtera”, program itu diproyeksikan menjangkau tiga unsur sasaran: santri, pesantren dan alumni pesantren. Adapun di antara program yang dijalankan adalah pendampingan manajemen usaha dan bantuan pengurusan Hak Cipta merk dan sertifikasi (BPOM, SNI dll) serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sejenisnya. Di kantor pusat OPOP, ada gedung display produk unggulan dari setiap pesantren yang berpartisipasi dalam program itu.

Namun, di lapangan semua itu tidak bisa begitu saja berjalan dengan mudah. Ada beberapa kendala yang urgensi solusinya paralel dengan beratnya mempertahankan komitmen dan semangat kerja personel atau penyelenggara kegiatan di atas. Sumber Daya Manusia adalah salah satu problem klasik di dunia pesantren. Di pesantren ada dua unsur sebagai warganya, pengasuh dan santri. Pengasuh adalah warga permanen karena berposisi sebagai pengelola. Sedangkan santri akan senantiasa datang dan pergi silih berganti sesuai dengan masa tinggal belajarnya. Karena umumnya pengasuh itu berjumlah terbatas sehingga berbuah kesulitan untuk menangani seluruh urusan di pesantrennya, maka solusinya adalah memanfaatkan para santri untuk membantu atau mewakili pengasuh. Namun, sering terjadi santri yang sudah menguasai bekal pengetahuan dan ketrampilan pada saatnya harus boyongan karena melanjutkan studi atau pulang kampung. Sementara kaderisasi kadang tak berjalan mulus sehingga saat itulah program yang sedang berjalan harus terhenti karena kehilangan kendali. Sebagian pesantren juga tidak memiliki bidang ekonomi yang bisa digarap. Kopontren ataupun unit usaha lainnya belum terbentuk, lahan perkebunan atau pertanian tak mereka miliki sehingga mereka tak bisa terjun dalam urusan pengembangan ekonomi.

Terakhir adalah rendahnya motivasi untuk membangun kemandirian di bidang ekonomi. Banyak pengasuh pesantren yang mengambil sikap merasa cukup dalam pengabdiannya dengan hanya menggarap bidang pendidikan saja. Mereka tak merasa bertanggung jawab untuk juga berpartisipasi dalam bidang pengembangan ekonomi yang pada gilirannya akan berdampak pada aspek keumatan yang lebih luas. Karena rendahnya motivasi maka tak ada inisiatif yang bisa menggerakkan potensi yang dimiliki pesantrennya.

Walhasil, kembali pada kesadaran awal bahwa pesantren itu sebenarnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, maka kini saatnya semua yang berkepentingan, para stake holder, untuk bangkit, bersatu padu dan berjuang bersama. Jika tidak, maka keinginan dan cita-cita terwujudnya ekonomi berbasis syariah melalui KSBP, Hebitren, OPOP dan lainnya hanya akan menjadi materi tebal di ruang diskusi dan mengobarkan euforia sesaat di kala ada acara yang berbau syariah saja.

* Wakil Ketua Korwil Hebitren Jawa Timur.

Related posts

Gus Nuril Tak Ingin Kader Ansor Jadi Penonton di IKN

admin

Kampung Mapulu, Desa Tertinggal di Berau

admin

Presiden: Jangan Pamer Kekuasaan dan Kekayaan

admin