Samarinda, Tebarberita.id – Penertiban tunawisma di kawasan bawah Jembatan Perniagaan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Samarinda mendapat sorotan dari DPRD Samarinda. Komisi IV menilai tindakan tersebut sebagai langkah awal yang tepat, namun menegaskan pentingnya tindak lanjut yang lebih komprehensif agar persoalan sosial tidak berulang.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyebut penanganan di lapangan sudah menunjukkan pendekatan yang proporsional. Meski begitu, dia mengingatkan bahwa penertiban tanpa pembinaan hanya akan bersifat sementara.
“Penertiban itu penting, tapi tidak cukup. Harus ada langkah lanjutan yang benar-benar menyentuh akar persoalan,” ujarnya, Senin (20/7/2026).
Menurut politikus PDI Perjuangan tersebut, Dinas Sosial Samarinda perlu segera mengambil peran lebih aktif. Mulai dari pendataan menyeluruh, pembinaan, hingga menyiapkan skema pemberdayaan agar para tunawisma memiliki peluang untuk mandiri secara ekonomi.
Penyediaan rumah singgah serta pemulangan ke daerah asal perlu jadi bagian dari strategi, dengan catatan seluruh proses dilakukan melalui koordinasi lintas pemerintah, termasuk dengan Pemprov Kaltim.
Lebih jauh, Anhar menyoroti pentingnya pendekatan pencegahan. DPRD menilai penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak bisa hanya bersifat reaktif, melainkan harus dibangun melalui sistem yang mampu mendeteksi dan merespons potensi masalah sejak dini.
Komisi IV pun mendorong Pemkot untuk merumuskan kebijakan jangka panjang yang terintegrasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini dinilai penting mengingat keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang masih bergantung pada pemerintah provinsi.
“Koordinasi harus diperkuat. Satpol PP dan Dinas Sosial tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Harus ada sistem yang terhubung agar penanganan lebih efektif dan berkelanjutan,” pungkas Anhar. (adv/mic)
