Tebarberita.id, Samarinda – Penghapusan honorer yang tengah gencar ditempuh pemerintah masih jadi atensi para wakil rakyat di Kota Tepian. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda Sani Bin Husain menyarankan pemkot untuk tidak menempuh upaya tersebut.
Baginya, penghapusan honorer dan hanya menerapkan dua status kepegawaian seperti pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai pemerintah perjanjian kerja (PPPK) bakal menghadirkan efek domino yang teramat panjang.
“Yang jelas pasti bakal menambah daftar pengangguran di daerah,” ungkapnya beberapa waktu lalu. Selama ini, sambung dia, honorer hadir lantaran banyaknya beban kerja pemerintahan yang tak bisa dihandel PNS. Karena itu, Politikus PKS ini meminta pemkot untuk segera melobi pemerintah pusat untuk bisa menambah kuota PPPK di Samarinda.
Karena hal ini bisa menjadi garansi untuk kebutuhan pegawai di lingkup pemerintah Samarinda yang setiap tahun selalu ada PNS yang pensiun. Pemkot pun perlu memberikan jaminan seperti apa nasib para honorer nantinya karena tak sedikit dari honorer itu ada yang sudah berkeluarga. “Kasihan mereka, jelas kontribusinya tapi tak dihargai. Kalau bisa diangkat saja agar kesejahteraan mereka bertambah,” pungkasnya. (ADV/LL)
