Samarinda, Tebarberita.id — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyebut gangguan pasokan gas dan pemeliharaan sejumlah pembangkit listrik menjadi penyebab pemadaman bergilir yang masih terjadi di wilayahnya. Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan dipicu oleh kekurangan batu bara.
Penjelasan itu disampaikan Rudy saat menanggapi tuntutan massa dalam demonstrasi di Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rabu (21/10/2026). Para demonstran mempersoalkan pemadaman listrik yang belum berakhir dan mendesak pemerintah mencari solusi agar pasokan listrik kembali normal.
Rudy mengatakan, salah satu gangguan terjadi pada Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Senipah akibat masalah pasokan gas. Gangguan juga dilaporkan terjadi di kawasan Teluk Balikpapan.
Untuk membahas persoalan tersebut, Rudy menyatakan akan bertemu dengan Direktur Utama PT PLN (Persero). Pertemuan itu diharapkan dapat membahas keandalan pasokan listrik sekaligus rasio elektrifikasi di Kalimantan Timur.
Menurut Rudy, masyarakat berhak mendapatkan layanan listrik yang andal tanpa harus terus menghadapi pemadaman secara bergiliran.
“Kenyataannya kita bergiliran hidup, bukan bergiliran mati. Ini yang perlu kita suarakan bersama-sama,” katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa ketersediaan batu bara bukan menjadi penyebab utama gangguan pasokan listrik saat ini. Sejumlah pembangkit, kata dia, sedang menjalani pemeliharaan mesin atau overhaul, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cahaya Fajar Kaltim (CFK) di Embalut, Kabupaten Kutai Kartanegara.
“Batu bara ada. Tetapi banyak sekali beberapa yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan mesin, termasuk yang ada di PLTU Cahaya Fajar Kaltim di Embalut, Kutai Kartanegara,” ucap Rudy.
Selain persoalan pasokan listrik, Rudy menyoroti perubahan komposisi kepemilikan saham PT CFK. Ia menyebut porsi saham yang sebelumnya mencapai 79 persen kini tersisa 17,6 persen.
Menurutnya, perubahan tersebut perlu menjadi perhatian masyarakat Kalimantan Timur mengingat perusahaan itu berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik di daerah.
Rudy pun mendorong agar PT CFK dapat diambil alih dan dikelola sebagai perusahaan daerah (Perusda), sehingga kepemilikannya berada di tangan pemerintah daerah.
“CFK itu punya masyarakat Kalimantan Timur. Kalau bisa kita ambil CFK itu sebagai Perusda sehingga milik Kalimantan Timur. Kami perlu bantuan adik-adik semuanya. Kita kawal bersama-sama,” kata Rudy, mengakhiri.
Pernyataan tersebut menempatkan dua persoalan sebagai perhatian pemerintah daerah, yakni pemulihan keandalan pasokan listrik dan kemungkinan perubahan kepemilikan PT CFK. Namun, penyelesaian pemadaman bergilir tetap memerlukan penjelasan teknis dari pihak pengelola pembangkit dan PLN mengenai penyebab gangguan, jadwal pemeliharaan, serta target pemulihan pasokan listrik. (*)
