TebarBerita.ID
      Artikel ini telah dilihat : 694 kali.
ADVERTORIAL DPRD KUTAI KARTANEGARA

Perjuangkan Aset Daerah di IKN, DPRD Kukar Temui Komisi II DPR RI

Rombongan DPRD Kukar saat bertemu Komisi II DPR RI.

Tebarberita.id, Jakarta – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) untuk kali keduanya bertandang ke DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat. Rombongan DPRD Kukar bertemu dengan Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara, Senin (2/10/2023).

Ketua DPRD Kukar Abdul Rasid yang memimpin rombongan tersebut mengatakan, kedatangan mereka ke Senayan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kukar terkait dengan nasib aset daerah pasca penetapan IKN, sekaligus menyampaikan masukan kepada Komisi II DPR RI untuk dapat diakomodasi dalam revisi UU IKN yang telah disahkan pada Selasa (3/10/2023).

“Saat ini kita masih memperjuangkan aspirasi masyarakat kukar terkait pengelolaan Pelabuhan Ambarawang Samboja, pengelolaan wilayah kerja blok migas Kutai Kartanegara yang akan masuk ke dalam wilayah Otorita Ibu Kota Negara,” kata Rasid menjelaskan.

Rasid melanjutkan, saat rombongan diterima Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang dari Fraksi PDIP dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PPP, Syamsurizal dan beberapa anggota Komisi II DPR RI, telah disampaikan wilayah Kukar yang masuk dalam wilayah IKN akan berdampak tidak hanya secara geografis, tapi juga ekonomis.

“Karena dengan masuknya beberapa kecamatan seperti Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa dan Sebagian Loa Janan di IKN, otomatis akan mengurangi luas wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, juga akan mengurangi APBD kita,” papar Rasid.

Terkait dengan aspirasi masyarakat Kukar terkait revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IKN, diharapkan memberikan dampak positif untuk masyarakat Kukar. Untuk itu, kata Rasid,
DPRD Kukar berharap Komisi II DPR RI maupun anggota DPR RI asal Kaltim dapat memperjuangkan kepentingan Kukar terutama terkait dengan asset Kukar yang masuk kawasan IKN.

“Berkenaan dengan aset ini adalah sumber daya migas dan aset bangunan. Masyarakat Kukar berharap aset yang sudah dibangun oleh Pemkab Kukar ini dapat menjadi PAD. Oleh sebab itu saya mohon doa seluruh masyarakat Kutai Kartanegara, apa yang kita perjuangkan ke DPR RI untuk keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat Kutai Kartanegara,” ucap Rasid menegaskan.

Dalam kesempatan itu turut serta Wakil Ketua I DPRD Kukar, Alif Turiadi, anggota DPRD Kukar yang tergabung dalam Alat Kelengkapan DPRD Kukar (AKD), Sekretaris DPRD Kukar Ridha Darmawan, dan sejumlah camat. (Adv)

Related posts

Pansus RTRW Kaltim Ingin Satukan Persepsi

admin

BPKAD Kaltim Diminta Lunasi Penagihan Kontraktor untuk Tingkatkan Serapan Anggaran

admin

DPRD Kaltim Rapat Paripurna ke-23

admin