Tebarberita.id, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) turut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang juga diwarnai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi di berbagai bidang strategis. Acara yang digelar secara virtual oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Senin (17/3/2025) ini diikuti oleh jajaran Pemkab Kukar dari Ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar.
Asisten I Setkab Kukar, Akhmad Taufik Hidayat, menyampaikan bahwa Nota Kesepahaman ini melibatkan lima kementerian, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kemendagri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Badan Informasi Geospasial (BIG). Nota ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar-lembaga dalam berbagai sektor penting.
“Nota kesepahaman ini menjadi dasar bagi para pihak untuk menegaskan sinergi tugas dan fungsi dalam berbagai sektor. Fokusnya mencakup percepatan pendaftaran tanah, penyelesaian konflik agraria, serta dukungan terhadap program strategis nasional,” jelas Akhmad Taufik Hidayat.
Selain itu, Rakor juga membahas implementasi program penyediaan 3 juta rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Pemkab Kukar berkomitmen menyesuaikan dengan pedoman yang diberikan dan akan menginventarisasi tanah yang masuk dalam kategori bank tanah untuk mendukung program ini.
“Pemkab Kukar siap menyesuaikan dengan pedoman yang ada. Kami akan menginventarisasi tanah yang masuk kategori bank tanah dan dapat dimanfaatkan untuk program ini,” lanjutnya.
Tidak hanya terkait agraria dan tata ruang, Rakor juga menyoroti program pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) yang diharapkan dapat dimaksimalkan di puskesmas-puskesmas dengan dukungan anggaran dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Kukar akan mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta keluarganya untuk mengikuti PKG.
“Kami diminta memastikan tersedianya SDM, sarana, dan prasarana di puskesmas agar layanan ini berjalan optimal. Sosialisasi juga harus terus dilakukan agar semakin banyak masyarakat yang memanfaatkannya,” tutup Akhmad Taufik Hidayat. (ADV)
