Tebarberita.id, Sangatta – Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Kabupaten Kutai Timur menghadapi risiko besar terkait kemungkinan kegagalan penyelesaian proyek. Faizal Rachman, anggota Komisi B DPRD Kutai Timur, mengungkapkan bahwa kendala utama adalah ketidakcocokan antara alokasi anggaran dan progres fisik yang dikerjakan oleh kontraktor.
“Kontraktor berpotensi hanya dibayar 45 miliar dari nilai kontrak karena alokasi anggaran hanya 50 miliar di tahun 2023, padahal progres fisik mereka lebih besar,” kata Faizal dalam diskusi mengenai proyek tersebut.
Faizal juga menambahkan bahwa kontraktor mengklaim adanya utang dari pemerintah atas pekerjaan yang telah selesai. Namun, ia menegaskan bahwa klaim tersebut tidak didukung oleh dasar hukum yang jelas. Semua alokasi anggaran serta tahapan progres proyek sudah diatur dan terikat dalam Nota Kesepakatan, sehingga kelebihan hasil progres tidak bisa dijadikan dasar untuk klaim utang.
Anggota DPRD tersebut menekankan perlunya pembicaraan lebih lanjut untuk mengevaluasi kemungkinan alokasi dana tambahan di luar skema multi years yang telah ada.
“Satu-satunya jalan mungkin adalah komunikasi kembali dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas masalah ini,” jelas Faizal.
Jika kendala anggaran dan klaim kontraktor tidak segera diselesaikan, proyek Pelabuhan Kenyamukan yang memiliki peranan strategis ini berisiko gagal selesai tepat waktu. Pihak DPRD Kutai Timur berharap adanya solusi yang efektif agar proyek ini dapat diselesaikan tanpa menimbulkan masalah di masa depan. (Adv)
