Tebarberita.id, Sangatta – Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, mengungkapkan bahwa pihaknya berencana untuk memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) guna memperkuat ekonomi daerah melalui penyertaan modal di bank daerah. Langkah ini diyakini akan memberikan kontribusi positif terhadap ketahanan keuangan daerah dan perekonomian lokal secara keseluruhan.
“Kita kepingin hal-hal yang memaksimalkan penyerapan anggaran itu, tentu kan ada contoh-contohnya, misalnya menitipkan dana-dana Silpa ke penyertaan modal,” ucap Jimmi dalam rapat di gedung DPRD Kutai Timur, Senin (4/11/2024).
Jimmi menjelaskan, dengan mengalokasikan dana SILPA untuk penyertaan modal di bank daerah, diharapkan pendapatan daerah akan meningkat melalui dividen. Pendapatan tersebut nantinya akan digunakan untuk program-program pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat Kutai Timur. Rencana ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan memperkuat ketahanan finansial daerah.
“Ini nanti tergantung bagaimana regulasinya nanti, perda kita kan ada, terkait penyertaan modal itu berakhir di bulan ini, kita harus bikin perda yang baru lagi, nah itu menjadi peluang bagaimana kita bisa memaksimalkan pemanfaatan APBD,” jelasnya.
Selain itu, Jimmi mengungkapkan bahwa pemerintah daerah juga sedang mempertimbangkan untuk membeli saham di bank daerah menggunakan dana SILPA. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi investasi yang menguntungkan dan memperkuat sektor perbankan lokal, sekaligus membuka peluang keuangan yang lebih stabil bagi Kutai Timur.
“Bisa di Bank Kaltim-Kaltara, kan kita paling tidak 51% saham itu harus dimiliki oleh pemerintah daerah, untuk 13 Kabupaten Kota ini, Kaltim-Kaltara, kita kepingin porsi besar itu bisa Kutai Timur itu, bisa menjadi peringkat pertama memiliki saham terbesar di Bank itu, kita kepinginya itu, itu usulan DPRD,” pungkasnya.
Dengan rencana ini, Jimmi berharap Kutai Timur dapat memperkuat posisinya dalam sektor perbankan, sekaligus memaksimalkan pemanfaatan anggaran daerah untuk kemajuan perekonomian lokal. (ADV/DPRD KUTIM)
