Makkah, Tebarberita.id – Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, melakukan inspeksi langsung ke tenda jemaah haji Indonesia di Arafah, Kamis (21/5/2026), guna memastikan kesiapan layanan menjelang puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Dari hasil peninjauan, ditemukan sejumlah catatan terkait kapasitas tenda yang dinilai masih perlu penyesuaian.
Dalam pengecekan lapangan, tim menemukan adanya selisih daya tampung di beberapa titik. Salah satu tenda yang semestinya dapat menampung 350 jemaah, misalnya, hanya tersedia 332 tempat, sehingga berpotensi memicu keterbatasan ruang istirahat apabila terjadi secara meluas.
“Kami ingin memastikan seluruh jemaah Indonesia mendapatkan tempat yang layak dan nyaman saat puncak haji nanti. Karena itu, semua temuan hari ini akan segera kami tindak lanjuti,” ujar Menhaj.
Ia menegaskan pemerintah tidak ingin persoalan keterbatasan kapasitas tenda yang pernah terjadi pada musim haji sebelumnya kembali terulang. Karena itu, pihaknya akan melakukan pengecekan secara rinci untuk memastikan seluruh kebutuhan jemaah terpenuhi.
“Kami akan hitung semuanya secara manual dan detail. Jangan sampai ada jemaah yang tidak mendapatkan tempat,” tegasnya.
Selain Arafah, pemeriksaan juga akan diperluas ke Mina yang menjadi lokasi jemaah tinggal lebih lama selama rangkaian puncak ibadah haji. Tim Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) diminta segera menyelesaikan berbagai kekurangan dalam waktu dekat.
Pada kesempatan tersebut, Menhaj menegaskan seluruh pengelolaan tenda, pembagian kelompok terbang (kloter), hingga mobilisasi jemaah sepenuhnya berada di bawah kendali PPIH. Ia meminta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) tidak melakukan pengaturan mandiri di lapangan.
“Seluruh pengaturan dilakukan terpusat oleh PPIH agar layanan lebih tertib dan terukur,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut pihaknya telah menertibkan berbagai identitas KBIHU dan spanduk tidak resmi di area tenda Arafah guna menghindari penguasaan fasilitas oleh kelompok tertentu.
“Kami tadi langsung mencopot identitas KBIHU dan spanduk yang tidak resmi. Ini pengingat agar tidak ada penguasaan tenda untuk kelompok tertentu,” ujarnya.
Ia menegaskan seluruh jemaah memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan selama pelaksanaan ibadah haji tanpa adanya perlakuan khusus berdasarkan kelompok tertentu.
“Tidak boleh ada tenda yang didominasi untuk kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Dahnil juga mengingatkan adanya sanksi tegas bagi KBIHU yang terbukti melakukan pelanggaran atau menguasai tenda demi kepentingan kelompok.
“Kalau ditemukan pelanggaran, tentu akan ada tindakan tegas,” ujarnya.
Peninjauan tersebut dilakukan bersama rombongan Amirul Hajj yang dipimpin Menhaj Mochamad Irfan Yusuf, didampingi Wamenhaj, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i, serta jajaran Musyrif Diny. (*)
