Tebarberita.id, Samarinda – Panitia khusus (pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Samarinda menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat mereka bersama Dinas Perhubungan (Dishub) beberapa waktu lalu, khususnya terkait masih adanya parkir otonom yang belum mengantongi izin di Kota Tepian.
Anggota pansus LKPj Deni Hakim Anwar menerangkan pengelola parkir di mal-mal Samarinda kebanyakan belum melengkapi izin atau penyediaan persyaratan teknis terkait parkir otonom yang mereka kelola. “Masih ada yang belum lengkap fasilitasnya. Padahal pengelolaan seperti ini tak bisa asal tempat. Harus ada sprinkler (alat penyiram api), markah, hingga perangkat keselamatan lain,” tuturnya ketika menginspeksi pengelolaan parkir otonom di Samarinda Central Plaza pada 25 April 2024.
Dia meminta Dishub mengambil ketegasan terkait pengelola parkir yang memiliki banyak persoalan serupa. Masih di hari yang sama, pansus juga meninjau pengelolaan parkir otonom yang ada di BigMall Samarinda. Hal serupa kembali didapati pansus. “Selain fasilitas keselamatan yang tak memadai. Masih ada potensi kebocoran PAD (pendapatan asli daerah),” sebut Politikus Gerindra ini.
Potensi kebocoran itu berasal dari masih digunakannya pembayaran tunai di parkir mal. Padahal, sambung dia, harusnya beberapa mal di Samarinda bisa menerapkan sistem pembayaran nontunai. “Pengelola harusnya siap. Karena target pemerintah per 1 Juli nanti mulai diberlakukan cashless, tanpa tunai, sehingga potensi retribusi atau pajak yang bocor karena sistem tunai bisa ditekan,” tutupnya. (ADV/LL)
