Tebarberita.id, Samarinda — Komisi II DPRD Kalimantan Timur menegaskan pentingnya transparansi dan akurasi data alat berat serta kendaraan operasional milik perusahaan tambang dan perkebunan dalam rapat kerja lintas sektor yang digelar pada Selasa (22/7/2025). Perbedaan signifikan antara data milik pemerintah daerah dan pihak perusahaan dinilai menjadi kendala serius dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Komisi II menilai inkonsistensi data ini tidak hanya menghambat optimalisasi penerimaan daerah, tetapi juga mencerminkan lemahnya sistem pelaporan dan pengawasan lintas sektor. Dalam menindaklanjuti temuan tersebut, Komisi II berencana menjadwalkan kunjungan lapangan yang akan melibatkan berbagai pihak, mulai dari OPD teknis hingga instansi penegak hukum dan asosiasi pelaku usaha.
Langkah ini diambil guna menyinkronkan data di lapangan dengan laporan resmi, sekaligus mendorong keterbukaan informasi dari perusahaan. DPRD menilai, kolaborasi lintas instansi dan pelaporan yang jujur adalah fondasi penting dalam menciptakan tata kelola fiskal yang adil, transparan, dan berdampak langsung bagi pembangunan Kalimantan Timur.
Komisi II menegaskan bahwa ke depan tidak boleh ada lagi celah manipulasi atau ketidaksesuaian data yang dapat merugikan daerah, terutama dalam sektor-sektor penyumbang utama pendapatan seperti pertambangan dan perkebunan. (ADV/DPRD KALTIM)
