TebarBerita.ID
      Artikel ini telah dilihat : 672 kali.
ADVERTORIAL DPRD BALIKPAPAN

Ketua Komisi I DPRD Balikpapan Ingin Kepastian Rekrutmen PPPK

Laisa Hamisah

Tebarberita.id, Balikpapan – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan surat edaran bernomor B/185/M.SM.02.03/2022 tertanggal 31 Mei 2022, bahwa pemerintah pusat membatalkan penghapusan tenaga honorer. Sehingga pegawai honorer dapat mengikuti rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) pada 2023 ini.

Namun demikian, Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan Laisa Hamisah masih belum mengetahui jadwal rekrutmen. Meskipun hal it telah dibahas bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Balikpapan.

“Kemarin (sudah dibahas) tapi belum (ada keputusan) untuk PPPK tahun ini. Makanya kami akan ke sana lagi (mengadakan pertemuan) karena ada honorer jumlahnya 5 ribu sekian orang,” katanya di gedung DPRD Kota Balikpapan, Senin (7/8/2023).

Lebih lanjut, rekrutmen PPPK penting, mengingat adanya aturan baru Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), terkait keputusan penghapusan tenaga honorer, 28 November 2023 mendatang.

“Nah bagaimana sikap pemerintah. Kalau ini tetap dilakukan, bagaimana solusi Pemkot Balikpapan. Jelas ini sangat berpengaruh. Capek kami (mengingatkan terus). Terus terang saja kalau hal teknis, kami tidak terlalu paham. Kalau secara tugas dan tanggung jawab kami sebagai anggota DPRD, tentu kami sangat memahami,” katanya menjelaskan.

Laisa menyebut kemungkinan besar akan ada penerimaan PPPK. Namun hal teknis seperti jadwal dan kuotanya belum diketahui dan disesuaikan dengan anggaran Kota Balikpapan.

“Kan ada tes (penerimaan PPPK) lagi. Itu (penempatan PPPK) sektor pendidikan beberapa persen, sektor kesehatan, kemudian tenaga-tenaga teknis,” ungkapnya.

Selain itu, penerimaan PPPK juga bersyarat. Salah satunya, masa kerja sebagai honorer. Bila honorer baru bekerja sejak tahun 2021, maka belum bisa ikut tes.

“Tidak bisa (dari masyarakat umum). Dari informasi yang saya terima, yang diikutkan tes yang sudah bekerja dan ada persyaratan lama bekerja. Bila mulai tahun 2021 maka tidak bisa. Harus lebih dari satu tahun pengalaman,” tambahnya. (ADV/DPRD BALIKPAPAN)

Related posts

Laporan Pansus, DPRD Kaltim Gelar Rapat Paripurna ke-45

admin

Ketua DPRD Samarinda Hadiri Sertijab Kepala BPK Kaltim

admin

Pemprov Kaltim Diminta Ciptakan Lapangan Kerja

admin