Tebarberita.id, Samarinda – Usul pemkot untuk menggodok rancangan peraturan daerah (raperda) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan umum (trantibum) dinilai Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Samarinda Laila Fatihah mubazir.
Penyelenggaraan trantibum tersebut, kata dia, lebih efektif lewat penguatan regulasi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Mending revisi perda tentang kewenangan Satpol PP. Jadi poin-poin seperti larangan dan penindakan di draf trantibum itu bisa dituangkan di sana,” ungkapnya.
Hal ini disebutnya lebih efektif lantaran dasar pertimbangan trantibum tersebut memang merupakan kewenangan Satpol PP. Ditambah, jika raperda itu tetap dikebut dan disahkan ujung-ujungnya Satpol PP jualah yang mendapat mandat menegakkan perda itu. Meski ada perda yang berkaitan soal trantibum dan mengarah ke organisasi perangkat daerah (OPD) lain, tapi penindak terkait larangan dan sanksi dari perda itu tetap berada di Satpol PP.
“Misal perda sampah, aturan itu kan untuk Dinas Lingkungan Hidup. Tapi untuk menindak dan pemberian sanksi bagi pelanggar tetap di Satpol. Karena itu, sebaiknya perda pembentukan Satpol PP yang direvisi dan dipertegas kewenangannya trantibum tersebut,” ulasnya.
Kalaupun raperda trantibum tetap dipaksakan bukan tak mungkin regulasi itu bisa berujung mandul karena perlu diselaraskan kembali dengan perda lainnya yang berkaitan dengan trantibum. Mengingat segmen trantibum ini luas, ada di berbagai OPD.
“Yang kurang saat ini adalah kewenangan satpol untuk melingkupi semua urusan penindakan dan pemberian sanksi,” tutur Politikus Partai Persatuan Pembangunan ini mengakhiri. (ADV/LL)
