Tebarberita.id, Sangatta – Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kutai Timur, David Rante, mengingatkan pemerintah daerah agar lebih cermat dalam mengelola belanja operasional, terutama yang berkaitan dengan gaji dan insentif pegawai. Kenaikan jumlah pegawai di Kutai Timur diperkirakan akan meningkatkan beban anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
David Rante menegaskan perlunya pengelolaan anggaran yang bijak agar belanja pegawai tidak mengganggu alokasi dana untuk pembangunan dan layanan publik lainnya. Ia menjelaskan bahwa belanja operasi mencakup gaji serta insentif, termasuk untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah ke depannya soal belanja operasi yang termasuk dari gaji serta insentif serta yang berkaitan dengan belanja pegawai. Dan itu tidak bisa dipungkiri ketika semua kuota sudah terpenuhi di Kutai Timur itu akan dibebankan dengan APBD Kutai Timur,” ujar David.
Ia juga menambahkan meskipun insentif untuk PPPK tidak sebesar insentif untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggaran yang dibutuhkan tetap signifikan dan harus diperhitungkan dengan matang.
“Misal insentifnya PPPK, dan insentifnya itu PPPK dapat juga walau tidak sebesar PNS, itu juga akan menyedot anggaran yang cukup signifikan,” jelasnya.
Dengan bertambahnya jumlah pegawai, David menegaskan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien. DPRD Kutai Timur akan terus memantau alokasi anggaran untuk memastikan belanja operasi tidak menghambat prioritas pembangunan lainnya.
David juga mengajak pemerintah daerah untuk mencari solusi efisien dalam mengelola belanja operasi tanpa mengurangi hak-hak pegawai. Kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan anggaran ini. (Adv)
