Tebarberita.id, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur Puji Setyowati mengingatkan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltim untuk segera melakukan akreditasi semua puskesmas dan rumah sakit di daerah ini. Menurutnya, akreditasi adalah syarat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan sesuai standar kepada masyarakat.
“Akreditasi itu harus segera dilakukan, karena itu menyangkut kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Kami tidak mau ada lagi keluhan-keluhan dari masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang kurang memadai,” kata Puji di Samarinda, Rabu (1/11/2023).
Puji mengatakan, dengan akreditasi, pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit akan sesuai dengan standar nasional.
“Kami ingin pelayanan dasar itu punya sertifikat, sehingga tidak hanya alat-alatnya yang lengkap, tetapi juga tenaga kesehatannya yang berkualitas,” ujar Puji.
Ia menambahkan, Komisi IV DPRD Kaltim akan terus mengawasi dan mendukung proses akreditasi di puskesmas dan rumah sakit. Ia berharap, akreditasi dapat mengurangi penumpukan pasien di rumah sakit.
“Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, jadi akreditasi itu sangat diperlukan untuk memperbaiki pelayanannya. Jadi, tidak ada lagi orang yang mengeluh untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Puji.
Puji juga mengakui bahwa sumber daya manusia kesehatan di Kaltim masih belum merata. Terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) masih kekurangan dokter spesialis.
“Kami harus mendorong agar dokter-dokter spesialis ini juga mau bertugas di puskesmas-puskesmas yang ada di daerah 3T. Kalau pemerintah menyediakan fasilitas dan insentif yang memadai, saya yakin itu akan memotivasi mereka,” tuturnya.
Ia mencontohkan, Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki anggaran yang cukup besar untuk pengembangan kesehatan. Hal ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk membuat perencanaan yang matang dan menyeluruh. Mulai dari sarana prasarana, penyiapan tenaga medis, hingga reward dan kompensasi bagi tenaga ahli atau dokter spesialis.
“Termasuk BPJS, kami juga sekarang mau melihat lagi. Karena dengan adanya COVID-19 kemarin, ternyata banyak sekali keluhan di masyarakat tentang pelayanan BPJS dan kesehatan. Nah itu juga nanti akan jadi fokus kami, Insyaallah setelah Januari akan dikoordinasikan,” ujar Puji.
(MF/Adv)
