Tebarberita.id, Samarinda – DPRD Samarinda meminta pemkot agar tak terlalu sibuk mengurusi perubahan kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat. Kebijakan itu kerap berganti mengikuti pemimpin yang berkuasa dan membuat daerah sulit konsisten menjaga mutu pendidikannya.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengatakan perubahan kebijakan pendidikan bikin rumit mewujudkan stabilitas di daerah. “Ini menjadi tantangan daerah. setiap guru dan siswa harus terus menyesuaikan diri,” katanya beberapa waktu lalu.
Untuk itu, Pemkot dimintanya untuk tidak terpaku dengan kebijakan pusat. Cukup sesekali memantau agar ritme di daerah tak bertentangan. Sisanya bisa fokus menjalankan kewenangan yang ada dalam memperkuat infrastruktur pendidikan di daerah yang masih kurang. “Masih banyak sekolah yang terdampak banjir. Mending ini jadi prioritas,” lanjutnya.
Tanpa infrastruktur yang layak, proses belajar-mengajar tak akan bisa optimal. Dan hal ini sering terabaikan dalam dinamika kebijakan nasional. “Fokus saja untuk anak-anak Samarinda bisa belajar dengan nyaman. Apa pun arah kebijakan pusat,” pungkas Anhar. (ADV/LL)
