Sendawar, Tebarberita.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) merencanakan renovasi dan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harapan Insan Sendawar (HIS) serta pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) pada 2027. Kedua proyek tersebut akan dilaksanakan melalui skema Kontrak Tahun Jamak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kapasitas dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat.
Bupati Kutai Barat Frederick Edwin menyampaikan rencana tersebut dalam Rapat Paripurna Mendengarkan Pidato Bupati dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Kabupaten Kutai Barat 2026 di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Kubar, Rabu (4/11/2026).
Frederick menjelaskan, peningkatan infrastruktur kesehatan diperlukan untuk mengimbangi kebutuhan pelayanan medis yang terus berkembang. Saat ini, fasilitas kesehatan beserta tenaga medis telah tersebar di 16 kecamatan di wilayah Kutai Barat.
Namun, RSUD HIS sebagai salah satu fasilitas rujukan utama masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pelayanan. Rumah sakit tersebut tidak hanya melayani masyarakat Kutai Barat, tetapi juga menjadi tujuan rujukan pasien dari Kabupaten Mahakam Ulu.
Peningkatan jumlah pasien berdampak pada keterbatasan kapasitas ruang rawat inap dan sejumlah fasilitas penunjang lainnya. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah daerah untuk memperluas serta meningkatkan kemampuan pelayanan RSUD HIS.
Selain pembangunan infrastruktur, Pemkab Kubar juga secara rutin mengalokasikan dukungan pengadaan alat kesehatan dan perlengkapan penunjang medis di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.
Penyediaan peralatan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih komprehensif, akurat, aman, dan efisien. Dengan demikian, penguatan sektor kesehatan tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kemampuan fasilitas dalam memberikan pelayanan medis.
Di sisi lain, percepatan penurunan angka stunting masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Kabupaten Kutai Barat tercatat sebesar 27,6 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan prevalensi nasional yang mencapai 19,8 persen dan Kalimantan Timur sebesar 22,2 persen.
Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan stunting di Kutai Barat masih memerlukan penanganan serius melalui penguatan program intervensi dan koordinasi lintas sektor.
Meski demikian, pencatatan melalui Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM) menunjukkan perkembangan penurunan prevalensi stunting. Berdasarkan sistem tersebut, angka stunting di Kutai Barat tercatat sebesar 12,31 persen pada 2025, kemudian turun menjadi 11,49 persen pada 2026.
E-PPGBM menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah untuk memantau kondisi gizi balita sekaligus mengevaluasi efektivitas program penanganan yang dilaksanakan di lapangan.
Pemkab Kubar bersama seluruh pemangku kepentingan didorong terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mempercepat penurunan stunting. Penanganan dilakukan melalui intervensi spesifik dan sensitif yang harus dilaksanakan secara terarah, terintegrasi, serta berkelanjutan.
Program pencegahan dan penanganan tersebut menyasar kelompok sasaran sejak sebelum pernikahan, masa kehamilan, ibu menyusui, hingga anak usia balita. Pendekatan berkelanjutan ini diharapkan dapat mempercepat perbaikan status gizi sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang.
Melalui pengembangan fasilitas kesehatan, penguatan sarana medis, dan percepatan penanganan stunting, Pemkab Kubar menargetkan peningkatan akses serta kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di seluruh wilayah Kutai Barat. (Adv/Diskominfo Kubar)
