Samarinda, Tebarberita.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur (DPMPD Kaltim) terus berupaya menaikkan status tiga desa di Kabupaten Kutai Barat, dengan cara melakukan intervensi tiga indeks pembentuk Indeks Desa Membangun (IDM).
DPMPD Kaltim mendorong pemerintah kampung di Tanjung Soke, Gerunggung, dan Deraya, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat untuk memperkuat kolaborasi tata kelola pemerintahan sebagai strategi untuk meningkatkan capaian Indeks Desa, yakni indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan/Ekologi (IKL), karena ketiganya merupakan komponen pembentuk status desa dalam IDM.
Jumlah penduduk yang bermukim di kawasan kampung tersebut mencapai 759 jiwa pada tahun 2025. Secara geografis, ruas jalan dari Trans Kalimantan di Bukit Harapan menuju Kilometer 88, Lemper, Deraya, Tanjung Soke hingga Gerunggung memiliki panjang sekitar 45 kilometer. Namun, kondisi jalan yang telah beraspal dan beton baru mencapai 10,17 kilometer, sementara sepanjang 34,83 kilometer lainnya masih berupa jalan tanah.
Pemprov Kaltim menyiapkan anggaran sebesar Rp101,1 miliar untuk membangun akses jalan Bongan–Gerunggung sepanjang 22 kilometer. Proyek ini diharapkan menjadi solusi nyata untuk mengakhiri keterisolasian warga yang telah berlangsung puluhan tahun itu.
Secara nasional, indeks desa menjadi salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan desa melalui berbagai indikator, antara lain pelayanan dasar, kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta tata kelola pemerintahan. Capaian indeks tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan kampung.
Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam, dan Teknologi Tepat Guna DPMPD Provinsi Kalimantan Timur, Perdana Jati Leksono, mengatakan, ketiga kampung di Kecamatan Bongan itu memiliki karakteristik wilayah yang relatif serupa sehingga membuka peluang besar untuk membangun sinergi dalam pengembangan kawasan.
Menurutnya, melalui kerja sama antarkampung, berbagai program dapat dilaksanakan secara terpadu, mulai dari peningkatan kualitas aparatur kampung, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal, hingga peningkatan kapasitas masyarakat.
Menurut rencana pembahasan, kolaborasi antarkampung diarahkan tidak hanya pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Langkah tersebut meliputi penyusunan perencanaan pembangunan bersama, berbagi praktik terbaik administrasi pemerintahan, peningkatan kapasitas aparatur kampung, serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam pelayanan publik.
Selain aspek pemerintahan, Perdana Jati Leksono menjelaskan, penguatan sektor ekonomi masyarakat juga menjadi perhatian. Tanjung Soke, Gerunggung, dan Deraya yang kemudian disebut sebagai kawasan SoGeDe memiliki potensi untuk membangun kawasan ekonomi terpadu melalui pengembangan pertanian, perkebunan, perikanan, usaha mikro, dan BUMK. Kerja sama dalam pemasaran produk, pelatihan usaha, hingga peningkatan nilai tambah hasil produksi diyakini dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat.
“Pembentukan Kawasan SOGEDE ini bertujuan untuk mengintegrasikan potensi sumber daya alam maupun ekonomi lokal guna mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat serta daya saing antar kampung secara terpadu dan berkelanjutan,” kata Perdana Jati Leksono.
Kolaborasi juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat. Program kesehatan, pendidikan, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, serta pengelolaan lingkungan dapat dilaksanakan secara bersama sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan manfaatnya dirasakan lebih luas.
Pengembangan sistem informasi kampung dan digitalisasi pelayanan administrasi, dinilai Perdana Jati Leksono juga turut menjadi bagian dari strategi peningkatan tata kelola. Transparansi data pembangunan, pelayanan administrasi berbasis digital, serta penguatan kapasitas aparatur kampung akan dapat mendukung peningkatan indikator tata kelola dalam indeks desa.
Apabila kolaborasi tersebut berjalan secara berkelanjutan, Perdana Jati Leksono berkeyakinan kawasan SoGeDe akan menjadi model pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Kutai Barat. Sinergi antarkampung diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai indeks desa, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.
“Program-program yang mendukung peningkatan indeks kawasan SoGeDe terus kita jalankan, terutama kolaborasi program antarkampung yang diharapkan optimal berjalan secara bersama-sama,” tutu Perdana Jati Leksono.
Sebelumnya ada empat desa di Kecamatan Bongan yang masuk dalam kategori desa tertinggal, yaitu Desa Deraya, Tanjung Soke, Lemper, dan Gerunggung. Namun, pada tahun 2025, Desa Deraya dan Desa Lemper telah berhasil meningkatkan statusnya menjadi desa berkembang. (*)
