Samarinda, Tebarberita.id – DPRD Samarinda menyoroti hambatan dalam pelaksanaan program ketahanan keluarga dan percepatan penurunan stunting. Komisi IV menilai persoalan utama tak hanya pada keterbatasan anggaran, tetapi juga belum sinkronnya data antarinstansi.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan sebagian besar anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) masih terserap untuk belanja pegawai dan operasional rutin. “Sebagian besar anggaran habis untuk gaji dan kegiatan rutin. Program intervensi di lapangan masih banyak bergantung pada dukungan dari pusat,” ujarnya.
Kondisi tersebut dinilainya jelas belum ideal jika dibandingkan dengan luasnya cakupan tugas DPPKB, mulai dari pembinaan kader posyandu, Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, hingga agen pembangunan keluarga di tingkat bawah.
“Peran kader sangat vital, tapi dukungan operasionalnya masih terbatas. Ini yang harus kita perkuat,” tegasnya.
Selain anggaran, DPRD juga menyoroti persoalan krusial lain, yakni ketidaksinkronan data antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Perbedaan data antara DPPKB, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial dinilai berpotensi menghambat efektivitas program penanganan stunting.
“Tidak boleh ada ego sektoral dalam urusan data. Semua harus menggunakan data yang sama agar program tepat sasaran,” katanya.
Menurutnya, integrasi data menjadi kunci utama dalam memastikan intervensi pemerintah berjalan efektif, mulai dari pendataan ibu hamil, anak berisiko stunting, hingga keluarga rentan.
“Kalau datanya tidak sama, programnya juga tidak akan tepat. Ini harus segera dibenahi,” ujarnya.
DPRD Samarinda pun mendesak pemerintah kota untuk segera menyatukan data lintas OPD sebagai dasar perencanaan dan penyaluran anggaran.
“Kami akan terus mengawal agar data ini terintegrasi dan setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (adv/mic)
