Samarinda, Tebarberita.id – DPRD Kota Samarinda mendukung penuh rencana Pemkot Samarinda untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sambutan. Proyek itu dinilai mampu jadi solusi komprehensif untuk mengatasi persoalan sampah kota saat ini.
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, mengungkapkan hadirnya PLTSa tidak hanya jadi jalan keluar dalam tata kelola limbah, tapi juga berpotensi menghasilkan energi alternatif yang bermanfaat bagi daerah.
“Kami menyambut baik rencana Pemkot ini, karena persoalan TPA kerap menjadi momok besar bagi masyarakat,” ujar Celni, Senin (18/5/2026).
Berdasarkan data yang dihimpun, produksi sampah harian di Kota Samarinda saat ini telah mencapai kisaran 600 ton per hari. Volume yang masif ini memberikan tekanan berat pada kapasitas tempat pembuangan akhir yang ada.
Celni menyoroti kondisi TPA Bukit Pinang yang saat ini sudah kelebihan muatan (overkapasitas) dan tidak lagi ideal untuk digunakan. Hal inilah yang mendasari urgensi pemerintah untuk segera menyediakan infrastruktur baru.
“TPA Bukit Pinang saat ini sudah tidak bisa digunakan lagi, sehingga kita harus segera menghadirkan solusi baru,” tegasnya.
Meski mendukung penuh pemanfaatan TPA Sambutan sebagai lokasi PLTSa, politikus Partai NasDem ini mengingatkan pemerintah agar menyusun perencanaan yang matang. Celni juga menekankan pentingnya mengkaji aspek kesiapan lahan serta skema pembiayaan, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah saat ini.
Untuk mendukung hal tersebut, DPRD Samarinda berencana memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda dalam waktu dekat.
“DPRD akan kembali menggelar dengar pendapat (RDP) dengan DLH Samarinda untuk mencari formulasi terbaik. Membangun PLTSa itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Kami perlu melihat, apakah proyek ini rasional dikerjakan tahun ini atau harus dilakukan secara bertahap pada tahun mendatang,” jelas Celni.
Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa persoalan sampah di Samarinda sudah masuk dalam kategori mengkhawatirkan. Oleh karena itu, penanganannya tidak boleh hanya bertumpu pada pembangunan fisik PLTSa, melainkan harus diimbangi dengan penguatan program pengurangan dan daur ulang sampah dari hulu.
Dia juga menyayangkan masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan plastik sekali pakai, meskipun pemerintah daerah gencar melakukan sosialisasi.
“Sosialisasi pengurangan sampah plastik sebenarnya sudah berjalan. Namun pada realitasnya, kesadaran masyarakat masih rendah dan penggunaan botol plastik sekali pakai masih sangat masif,” pungkasnya. (adv/mic)
