Tebarberita.id, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur Yonavia menegaskan komitmennya untuk mendorong pemerataan pembangunan di wilayah pemilihannya, Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu). Legislator dari daerah pemilihan ini menyoroti berbagai tantangan mendasar yang masih dihadapi kedua wilayah tersebut.
“Kondisi infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan layanan digital masih memerlukan perhatian serius,” ujar Yonavia.
Ia menekankan bahwa pemerataan pembangunan merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan secara kolaboratif dan berkelanjutan.
Yonavia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur bukan hanya menyangkut aspek fisik, tetapi juga membuka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Meski mengapresiasi upaya pemerintah provinsi dan kabupaten yang telah berjalan, Yonavia menekankan pentingnya memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Hal ini dinilai krusial untuk mengatasi tantangan geografis sekaligus memperluas jangkauan layanan dasar hingga ke daerah pelosok.
“Kami di DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal anggaran dan program pembangunan, khususnya di daerah perbatasan yang masih menghadapi keterbatasan akses dan fasilitas,” tegasnya.
Legislator ini menyatakan bahwa DPRD Kaltim akan terus aktif mendorong alokasi dana pembangunan melalui APBD dan koordinasi dengan pemerintah pusat. Dukungan lintas komisi dan fraksi diharapkan dapat mempercepat realisasi program-program strategis.
Yonavia juga menekankan peran aktif masyarakat dalam proses pembangunan. “Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi secara konstruktif sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan tepat sasaran dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Komitmen DPRD Kaltim ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di wilayah Kubar dan Mahulu, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di Kalimantan Timur. (ADV/DPRD KALTIM)
