Moskow, Tebarberita.id — Pemerintah Jepang berupaya memperoleh akses untuk menemui Yuki Imai, wartawan surat kabar Hokkaido Shimbun yang ditahan otoritas Rusia atas dugaan spionase. Sejumlah pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang berada di Moskow pekan ini untuk membahas kasus tersebut, di tengah memburuknya hubungan kedua negara.
Imai, 34 tahun, ditangkap oleh Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) pada 14 Oktober di Yuzhno-Sakhalinsk, Pulau Sakhalin, wilayah Timur Jauh Rusia. Rekaman penangkapan yang disiarkan televisi memperlihatkan petugas FSB memasuki kamar hotelnya ketika ia sedang tidur.
Otoritas Rusia menuduh Imai berupaya memperoleh informasi mengenai personel militer di kawasan tersebut. Sakhalin terletak dekat Kepulauan Kuril, gugusan pulau yang telah menjadi sumber sengketa kedaulatan antara Rusia dan Jepang selama puluhan tahun.
Setelah ditangkap, Imai dipindahkan ke Penjara Lefortovo di Moskow. Pengadilan memerintahkan penahanannya setidaknya hingga 12 Desember sambil menunggu proses persidangan. Menurut Federasi Jurnalis Internasional (IFJ), ia terancam hukuman hingga 20 tahun penjara jika dinyatakan bersalah. Organisasi tersebut mendesak agar Imai segera dibebaskan.
Hingga kini, pejabat Kedutaan Besar Jepang di Moskow belum memperoleh izin untuk menemuinya. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengecam penangkapan tersebut dan menolak tuduhan bahwa Imai merupakan mata-mata.
Sebaliknya, Duta Besar Rusia untuk Jepang Nikolay Nozdrev menyatakan bahwa wartawan tersebut “tertangkap basah”, menurut laporan kantor berita resmi Rusia, TASS. Nozdrev juga menuduh badan intelijen Jepang memanfaatkan wartawan untuk mengumpulkan informasi rahasia guna “melemahkan keamanan dan kemampuan pertahanan Rusia”.
Yoji Gomi, wartawan senior dan penulis yang pernah meliput berbagai wilayah Asia, mengatakan kepada DW bahwa interaksi antara wartawan Jepang dan diplomat asing merupakan bagian dari pekerjaan jurnalistik. Pertemuan tersebut, menurutnya, digunakan untuk bertukar pandangan dan memperoleh pemahaman mengenai perkembangan di suatu negara.
“Negara-negara dengan sistem satu partai sering menganggap koresponden asing sebagai mata-mata karena memang untuk itulah mereka menggunakan wartawan mereka sendiri,” katanya.
Gomi menilai cara pandang pemerintah Rusia terhadap wartawan asing dapat memengaruhi penilaiannya terhadap kasus Imai. Ia juga menyoroti sensitivitas lokasi penangkapan yang berada di kawasan strategis Rusia.
“Saya sangat bisa memahami bagaimana Rusia menyimpulkan bahwa Imai adalah mata-mata, karena begitulah cara mereka bekerja. Terlebih lagi, ia berada di wilayah sensitif di Rusia yang memiliki banyak pekerja Korea Utara, sesuatu yang ingin mereka rahasiakan,” tambah Gomi.
Profesor hubungan internasional di International Christian University, Tokyo, Stephen Nagy, menilai penangkapan Imai berpotensi dimanfaatkan Rusia sebagai instrumen tawar-menawar untuk memperoleh pembebasan warga negaranya yang ditahan di luar negeri.
Namun, Nagy meragukan Tokyo akan mengikuti tekanan tersebut karena dapat membuka peluang bagi negara lain untuk menggunakan penangkapan dan tuduhan spionase sebagai sarana pertukaran tahanan.
“Mereka akan melawan karena jika tidak, itu berarti Rusia, atau negara lain mana pun, bisa begitu saja menangkap seorang warga Jepang, mengadilinya atas tuduhan spionase, lalu menuntut pembebasan salah satu warga mereka,” katanya.
“Itu akan menjadi preseden yang berbahaya,” tambahnya.
Kasus Imai juga terjadi setelah seorang anggota kelompok peretas Qilin yang dikaitkan dengan Rusia ditangkap di Jepang dan diekstradisi ke Jerman. Anggota kelompok tersebut akan menghadapi dakwaan terkait serangan siber pada 2024 terhadap sebuah pusat logistik.
Penangkapan wartawan asing atas dugaan spionase bukan hal baru di Rusia. Pada 2019, seorang wartawan ditangkap atas tuduhan “berupaya memperoleh informasi rahasia mengenai potensi militer Rusia di Timur Jauh”, menurut kantor berita Rusia Interfax. Namun, wartawan tersebut kemudian dibebaskan dalam waktu singkat.
Kasus Imai dinilai berpotensi menjadi salah satu insiden paling serius yang melibatkan wartawan Jepang di Rusia sejak penangkapan Evan Gershkovich, koresponden Wall Street Journal, pada 2023. Gershkovich dijatuhi hukuman 16 tahun penjara di koloni pemasyarakatan sebelum dibebaskan melalui pertukaran tahanan dengan negara-negara Barat pada 2024.
Nagy mengaitkan kasus Imai dengan persaingan geopolitik yang lebih luas di kawasan Indo-Pasifik. Menurutnya, tekanan terhadap Tokyo dapat menjadi bagian dari upaya Rusia dan Cina untuk membentuk persepsi internasional mengenai peran Jepang di kawasan, ketika Amerika Serikat tengah menghadapi persoalan domestik dan konflik di Timur Tengah.
“Moskow dan Beijing berkoordinasi untuk membangun citra bahwa Jepang bukanlah anggota komunitas internasional yang sudah berubah, melainkan masih merupakan negara militer seperti pada 1930-an dan menjadi ancaman bagi stabilitas di kawasan Indo-Pasifik,” kata Nagy.
“Semua ini dirancang untuk mencoreng upaya Jepang memimpin diplomasi di kawasan pada saat perhatian AS mungkin sedang teralihkan,” katanya. “Bahkan, benar atau tidaknya tuduhan itu tidak terlalu penting; mereka akan terus mengulanginya untuk mendiskreditkan dan melemahkan Tokyo.”
Pandangan berbeda mengenai memburuknya hubungan kedua negara disampaikan Tadashi Anno, profesor ilmu politik di Sophia University, Tokyo. Ia mengatakan Jepang telah berusaha mempertahankan hubungan yang stabil dengan Rusia, termasuk setelah bergabung dengan negara-negara lain dalam mengecam invasi Rusia ke Ukraina.
Anno mempertanyakan alasan Rusia meningkatkan tekanan terhadap Jepang setelah Tokyo mengambil sikap terhadap perang tersebut.
“Jepang mengecam invasi ke Ukraina pada tahun 2022 karena itu merupakan pelanggaran mendasar terhadap hukum internasional, tetapi Rusia baru sekarang membalas dengan keras,” katanya.
Sengketa Kepulauan Kuril Selatan, yang oleh Jepang disebut Wilayah Utara, menjadi salah satu persoalan utama dalam hubungan kedua negara. Gugusan pulau tersebut direbut pasukan Soviet setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia II. Sejak itu, perbedaan klaim kedaulatan terus menghambat upaya penyelesaian hubungan bilateral.
Tokyo sebelumnya berharap diplomasi dapat membuka jalan bagi pengembalian kepulauan tersebut ke bawah kedaulatan Jepang. Namun, peluang penyelesaian sengketa semakin terbatas dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah Jepang mengumumkan pada musim semi tahun ini bahwa mereka akan bergabung dengan inisiatif NATO untuk memberikan bantuan nonmematikan kepada Ukraina.
Ketegangan juga berlangsung di tengah meningkatnya aktivitas Rusia dan Cina di kawasan tersebut. Pada Agustus, Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi kepulauan yang disengketakan, menjadi pemimpin Rusia kedua yang melakukan kunjungan ke wilayah itu.
Awal Oktober ini, delegasi pengusaha Cina juga diterima di salah satu pulau tersebut. Pembicaraan mengenai kemungkinan kerja sama ekonomi antara pihak-pihak terkait kini tengah berlangsung. (*)
