Tebarberita.id, Samarinda – Kunjungan kerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Dusun Muara Kate, Kabupaten Paser, memantik respons serius dari anggota DPRD Kalimantan Timur. Legislator Andi Faisal Assegaf menegaskan kunjungan tersebut harus diikuti tindak lanjut konkret untuk menyelesaikan konflik pertambangan yang telah lama membelit masyarakat setempat.
Dalam keterangannya, politisi Fraksi Partai Demokrat ini menyatakan persoalan Muara Kate bukan sekadar sengketa hukum semata, melainkan menyangkut aspek keadilan sosial dan kesejahteraan warga. “Masyarakat tidak boleh terus dibiarkan hidup dalam ketidakpastian. Penyelesaian menyeluruh dari aspek hukum dan regulasi pertambangan harus segera dilakukan,” tegas Andi Faisal.
Selama berdialog dengan warga, Wapres Gibran berkomitmen menyelesaikan dua persoalan utama: pertama, penyelesaian kasus hukum yang masih menggantung; kedua, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak akibat aktivitas truk pengangkut batu bara. Menanggapi hal ini, Andi Faisal menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap realisasi janji tersebut. “Komitmen politik harus dibuktikan dengan aksi nyata. Kami di DPRD akan terus mengawal proses ini,” ujarnya.
Politisi dapil PPU-Paser ini juga mengkritik keras praktik penggunaan jalan umum sebagai jalur hauling batu bara yang telah lama meresahkan warga. “Regulasi yang lebih ketat dan pengawasan lebih intensif mutlak diperlukan untuk melindungi hak-hak masyarakat,” tegasnya. Ia mendorong adanya pembatasan operasional truk tambang dan penegakan aturan yang lebih tegas terhadap perusahaan yang melanggar.
Di tengah upaya penyelesaian konflik, Andi Faisal mengingatkan pentingnya menjaga persatuan masyarakat. “Solidaritas warga harus tetap terjaga. Jangan sampai kepentingan kelompok tertentu memecah belah perjuangan bersama,” pesannya. Legislator ini berjanji akan terus mendampingi masyarakat hingga persoalan mendapat penyelesaian yang adil.
Kunjungan Wapres Gibran ke Muara Kate dinilai sebagai momentum penting untuk mempercepat penyelesaian konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun. DPRD Kaltim melalui Andi Faisal Assegaf menyatakan kesiapan untuk berperan aktif dalam proses pengawasan dan evaluasi implementasi kebijakan pasca-kunjungan tersebut. (ADV/DPRD KALTIM)
