Tebarberita.id, Samarinda – Pendapatan asli daerah (PAD) Samarinda kembali disorot para wakil rakyat. Khususnya pajak sarang burung walet yang kontribusinya terbilang sedikit per tahunnya. Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPRD Samarinda Laila Fatihah beberapa waktu lalu.
Menurut dia, nilai kontribusi pajak sarang burung walet yang konstan di angka Rp 500 juta per tahun perlu dievaluasi sehingga sumbangsih ke anggaran pembangunan daerah bisa didongkrak lebih maksimal. “Karena pajak burung walet ini potensi PAD yang menjanjikan,” katanya.
Dari beberapa pertemuan dengan instansi terkait, diketahui terdapat 48 pelaku usaha ini di Samarinda. Jumlah itu bukan tak mungkin bisa bertambah jika Pemkot lebih jeli mendata siapa saja pelaku usaha di sektor ini se-Samarinda. Politikus PPP ini mengharapkan pemkot lebih aktif mengevaluasi dan mendata sektor-sektor pajak yang ada.
Khusus pajak sarang burung walet, lanjut dia, Pemkot harusnya bergegas berkoordinasi dengan pusat terkait seperti apa spesifikasi sektor usaha itu sehingga bisa dengan mudah menerapkan pajaknya. “Tentu sembari meninjau langsung lokasi usahanya,” tuturnya.
Sejauh ini, pungutan pajak sarang burung walet diketahui ketika para pelaku usaha mengurus izin pengangkutan produk dari Balai Karantina Pertanian Samarinda. Pajak sarang burung walet menjadi salah satu syarat mengurus izin tersebut.
Di sisi lain, Laila meminta instansi terkait yang menangani pajak bisa berkoordinasi lebih intens lagi dengan instansi perizinan. “Karena ada beberapa data yang tak sinkron antara Bapenda dan Perizinan,” tutupnya. (ADV/LL)
