Tebarberita.id, Tenggarong – Wakil rakyat di DPRD Kukar menyoroti rendahnya serapan anggaran di lingkungan Pemkab Kukar. Serapan anggaran yang masih rendah itu di antaranya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar. Rendahnya serapan anggaran itu dinilai karena program yang telah disepakati antara DPRD dan Pemkab Kukar belum berjalan.
Hal itu dilontarkan anggota DPRD Kukar dari Fraksi Gerindra Ma’ruf Marjuni. Menurutnya, yang menjadi indikator kemiskinan di Kutai Kartanegara salah satu adalah pendidikan. Namun ada beberapa kegiatan tidak terlaksana dengan baik sehingga serapannya menjadi berkurang.
“Pada saat pembahasan sebelum pengesahan, banyak anggota dewan yang mengeluhkan penganggaran yang sudah disepakati oleh legislatif dan eksekutif tidak dijalankan,” ujarnya, Kamis (3/11/2022).
Ma’ruf berharap, dalam pelaksanaannya dapat terealisasi sesuai target-target yang telah disepakati bersama. Permasalahan yang dihadapi tahun ini, menjadi evaluasi untuk terus diperbaiki menjadi lebih baik lagi.
“Untuk itu Dinas Pendidikan yang diamanahi sebagai penguna anggaran agar lebih profesional dalam menjalankan anggaran ini,” katanya lagi.
Ditambahkannya, berdasarkan informasi yang di dapat anggota dewan di dapil III, terdapat bantuan keuangan (bankue) untuk sekolah di Muara Badak tidak terserap. Sedangkan penganggaran perencanaan sudah ada tetapi pengerjaan fisiknya tidak ada. Instansi terkait mengaku hanya persoalan waktu. Menurut Ma’ruf, hal itu bukan persoalan waktu. Sebab proses lelang tidaak memerlukan durasi yang lama.
“Karena pendidikan itu merupakan cita-cita luhur bangsa, jika tidak dilaksanakan maka melanggar UUD. Salah satu indikator kemiskinan adalah turunnya kualitas pendidikan, sehingga angka kemiskinan meningkat,” tandasnya. (Adv)
