Tebarberita.id, Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, mendesak pemerintah pusat agar membangun dasar hukum yang kuat untuk menjamin keberlangsungan program Sekolah Garuda. Ia mengingatkan, tanpa regulasi yang jelas, program ini berisiko menjadi kebijakan musiman yang terputus di tengah jalan.
“Kalau bicara ekosistem, artinya bicara jangka panjang. Jangan sampai programnya putus di satu periode,” kata Agusriansyah.
Pernyataan ini disampaikan menyusul kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, ke SMAN 10 Samarinda—salah satu dari 12 sekolah pionir Sekolah Garuda 2025. Ia menyambut positif langkah tersebut, namun mengingatkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak cukup dengan branding.
“Ini bukan soal pendidikan elitis. Ini soal ekosistem. Tentang masa depan anak-anak kita yang harus siap bersaing di level global,” tegasnya.
Menurutnya, agar program tak terjebak dalam pencitraan semata, negara harus segera menyusun aturan formal. Ia bahkan menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan pembentukan undang-undang khusus sebagai pijakan jangka panjang. Selain itu, ia juga mendorong agar kebijakan ini dijabarkan ke level daerah.
“Kalau cuma di pusat, susah bergerak. Tapi kalau bisa dijabarkan ke Perda, semua pemangku kepentingan bisa jalan bareng,” jelasnya.
Ia juga mengkritisi potensi pelaksanaan program yang hanya bersandar pada slogan, tanpa kejelasan ukuran dampak. Menurutnya, keberhasilan Sekolah Garuda harus dibuktikan lewat akses yang merata, mutu pendidikan yang meningkat, dan keterlibatan semua pihak—mulai dari pemerintah daerah, orang tua, hingga sektor swasta.
“Jangan sampai besar di judul, tapi kecil di dampak. Kita sedang siapkan generasi masa depan. Harus serius,” tutup Agusriansyah. (ADV/DPRD KALTIM)
