Tebarberita.id, Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menilai bahwa potensi sektor pertanian di Bumi Etam sangat besar. Namun, sayangnya produksi pertanian belum sebanding dengan potensinya, disebabkan oleh sistem pertanian yang kurang baik. Sarkowi mengamati fenomena di mana banyak petani kini lebih memilih menjadi pekebun, dengan menanam kelapa sawit atau pisang di lahan kering mereka, karena kedua komoditas tersebut dianggap lebih menguntungkan dibandingkan mengelola sawah untuk menanam padi.
Menurut Sarkowi, sebelumnya Kaltim dikenal sebagai wilayah yang mengandalkan padi sawah, kelapa, pisang, dan kakao sebagai komoditas unggulan. Namun, seiring dengan munculnya kelapa sawit, banyak petani yang mulai meninggalkan sawah akibat berbagai permasalahan, seperti saluran irigasi yang tidak memadai, mahalnya harga pupuk dan pestisida, hama yang sulit diberantas, ketidakpastian musim hujan, serta rendahnya harga jual padi saat panen. Kondisi ini membuat para petani padi semakin enggan untuk bertahan dalam sektor tersebut.
Sarkowi juga menyoroti dampak minimnya perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian yang kini menyebabkan stok pangan lokal semakin menipis, sementara populasi terus bertambah. Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim diperkirakan akan menambah sekitar dua juta penduduk baru yang tentunya akan meningkatkan kebutuhan pangan. “IKN akan membawa dampak besar bagi kebutuhan pangan di wilayah sekitar, termasuk kabupaten dan kota di Kaltim,” ungkap Sarkowi.
Ia juga menyampaikan pentingnya pemerintah memastikan ketersediaan pupuk dan pestisida dengan harga yang sesuai, mengingat program pupuk subsidi masih kurang memberikan dampak signifikan bagi petani. Sarkowi menekankan bahwa kualitas pupuk subsidi yang berbeda jauh dari pupuk dengan harga normal menjadi salah satu keluhan utama petani di daerah.
Sarkowi mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam menerjunkan penyuluh pertanian yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu memberikan bimbingan aplikatif di lapangan. Selain itu, intervensi pemerintah dalam rantai bisnis pertanian juga diperlukan, terutama untuk mengatasi peran tengkulak atau distributor beras. Sarkowi menyarankan agar saat musim panen tiba, pengiriman beras dari luar daerah dihentikan sementara, sehingga penjualan beras dari petani lokal dapat berjalan dengan baik.
Menurutnya, setiap kabupaten dan kota di Kaltim memiliki tantangannya masing-masing dalam sektor pertanian, sehingga diperlukan koordinasi yang baik antar wilayah untuk meningkatkan produksi pangan. “Kaltim harus mampu mempersiapkan sektor pangan dengan kontribusi dari kabupaten dan kota, mengingat kebutuhan pangan masih banyak bergantung pada pasokan dari luar daerah,” pungkas Sarkowi. Koordinasi antar kabupaten dan kota ini sangat penting untuk memastikan peningkatan produksi pertanian yang berkelanjutan.
(ADV/DPRD KALTIM)
