Tebarberita.id, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi menyetujui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Kabar ini datang bertepatan dengan peringatan Hari Santri 2025 dan disambut penuh syukur oleh kalangan pesantren di seluruh Indonesia.
Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i mengumumkan langsung kabar tersebut usai Apel Hari Santri di halaman Kantor Pusat Kemenag, Jakarta, Rabu (22/10/2025). Ia menyebut, Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah menerbitkan surat persetujuan prakarsa penyusunan rancangan Peraturan Presiden tentang perubahan atas Perpres Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama.
“Alhamdulillah, saya baru saja menerima surat dari Kementerian Sekretariat Negara tentang telah terbitnya persetujuan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama Republik Indonesia,” ungkap Syafi’i dikutip dari kemenag.go.id.
Menurutnya, pembentukan Ditjen Pesantren bertujuan memperkuat perhatian pemerintah terhadap pesantren — baik dalam aspek personalia, pendanaan, maupun program — sehingga lembaga pendidikan berbasis Islam ini mendapat dukungan struktural yang lebih kuat dari negara.
“Dengan surat ini, Presiden telah menyetujui pembentukan Dirjen Pesantren. Langkah ini untuk memastikan pemerintah hadir secara lebih konkret dalam melayani dan mendukung perkembangan pesantren di seluruh Indonesia,” lanjutnya.
Syafi’i menambahkan, kehadiran Ditjen ini diharapkan mampu memperkuat tiga fungsi utama pesantren: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
“Semoga pesantren semakin berdaya sesuai peran strategisnya dalam membentuk karakter bangsa,” ujarnya.
Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Presiden Prabowo, jajaran Kabinet Merah Putih, serta seluruh insan Kementerian Agama yang telah memperjuangkan pembentukan Ditjen Pesantren sejak 2019.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menilai keputusan Presiden sebagai tonggak penting dalam konsolidasi pondok pesantren secara nasional. Ia menegaskan, Ditjen Pesantren akan memperkuat sistem koordinasi dan memperluas jangkauan pemerintah dalam mendukung lembaga pendidikan keagamaan ini.
“Ditjen ini akan mengonsolidasikan seluruh pesantren di Indonesia. Masih banyak pesantren yang belum terdata atau belum tersentuh bantuan pemerintah. Dengan Ditjen, kita bisa menjangkau mereka melalui sistem yang lebih terkoordinasi,” kata Menag.
Ia juga menekankan, Ditjen Pesantren akan membantu pemerintah memastikan seluruh pesantren menjalankan peran dan fungsi strategisnya secara optimal.
“Kita ingin memastikan pesantren benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Menag menilai, langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memperkuat peran santri sebagai pilar pendidikan moral bangsa. Selain membangun generasi santri yang cerdas dan berakhlak, kehadiran Ditjen juga diharapkan memperkokoh kerukunan umat dan memperkuat kontribusi pesantren dalam pembangunan nasional.
“Momentum Hari Santri ini menjadi kebangkitan baru bagi dunia pesantren. Kita ingin santri siap menghadapi berbagai tantangan ke depan, baik dalam bidang pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, Kemenag berencana mengintensifkan sistem sertifikasi dan pendataan pesantren agar data lebih valid dan pelaksanaan program lebih tertib.
“Selama ini sertifikasi sudah berjalan, tapi ke depan akan lebih dioptimalkan agar program lebih tepat sasaran,” tutup Menag. (*)
